Kemandirian Keuangan NU di Nganjuk dan Mojokerto
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Nganjuk, Jawa Timur, kini tidak lagi mengandalkan proposal sumbangan untuk membiayai operasional kantornya. Bahkan, sejumlah kegiatan rutin telah berhasil dijalankan dengan keuangan yang berasal dari organisasi secara mandiri. Tidak perlu menunggu iuran jemaah atau pun sumbangan pemerintah.
Kemandirian keuangan ini terjadi sejak lima tahun lalu setelah NU Nganjuk mendirikan PT Persada Nawa Kartika. Unit usaha pertama yang dibuat adalah Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) bernama NU Cless. Selanjutnya, perusahaan ini juga memproduksi rokok kretek dengan merek NU Cleer.
Sementara itu, di Mojokerto, NU sudah lama memiliki gedung pertemuan yang mewah. Gedung tersebut bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk disewakan untuk acara resepsi perkawinan. Bangunan megah ini tidak dibangun dari iuran warga, melainkan dari hasil sisa hasil usaha rumah sakit milik NU yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur.
Peran Pesantren dalam Ekonomi Rakyat
Berbagai unit usaha baru semakin memperkuat kekuatan ekonomi NU di masyarakat. Pesantren yang menjadi basis utama NU bukan hanya lembaga pengajaran ilmu agama, tetapi juga lembaga yang sejak ratusan tahun menggerakkan ekonomi rakyat di sekitarnya. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga moral, tetapi juga lembaga ekonomi. Di dalamnya terdapat penguasaan lahan, relasi perdagangan, serta produsen etos atau nilai.
NU dengan akar sosio-kulturalnya merupakan modal besar untuk mengembangkan kekuatan ekonominya. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan jumlah warga lebih dari 150 juta jiwa, NU memiliki potensi menjadi produsen, konsumen, dan tenaga kerja yang besar di negeri ini. Apalagi didukung oleh jaringan sosial-teritorial yang sangat luas, mulai dari tingkat desa hingga kota dan akses ke negara yang kuat dengan semakin banyaknya kader NU di legislatif, eksekutif, dan birokrasi.
Namun, kekuatan sosio-kultural yang besar belum terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Berbagai kekuatan ekonomi yang dibentuk oleh pengurus NU di tingkat lokal masih terfragmentasi dan dalam skala kecil. Akibatnya, kekuatan sosial, kultural, dan moral NU belum menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang sejalan dengan kebesaran warga Nahdliyin di negeri ini.
Agenda Transformasi NU
Agenda utama NU ke depan adalah bagaimana bertransformasi dari sebuah organisasi dengan kekuatan sosial, politik, dan kultural menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir secara berkelanjutan. Jika berhasil mengubah kekuatannya tersebut menjadi kekuatan ekonomi, maka NU bisa menjadi penyeimbang dari ekosistem ekonomi nasional yang belakangan cenderung kapitalis-oligarkis. Ia bisa menjadi penyeimbang ekonomi pasar, tanpa harus menjadi anti pasar. Menjadikan ekonomi sebagai alat keadilan sosial, bukan semata-mata sebagai alat akumulasi modal.
Transformasi kelembagaan dapat dilakukan dengan menjadikan institusi inti NU seperti PBNU –dengan berbagai lembaga dan badan otonomnya– sebagai orkestrator berbagai kegiatan ekonomi yang telah ada. Bukan operator tunggal. Misalnya, mengkonsolidasikan unit usaha pesantren, koperasi, BMT, dan bahkan perseroan yang telah ada secara lintas wilayah.
Pemisahan Otoritas Moral dan Manajemen Profesional
Semua itu perlu diikuti dengan pemisahan yang tegas antara otoritas moral dan manajemen profesional. Seperti memisahkan pimpinan struktur NU sebagai pengurus unit usaha. Pimpinan struktural menjadi pengendali saham dan menjalankan fungsi kontrol, sedangkan manajemen diserahkan kepada profesional. Dengan agenda ini, diharapkan NU bisa mendorong praktik ekonomi lokal yang telah ada dan berkembang menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir.
Menggeser Ketergantungan pada Figur
Hal lain yang penting untuk menjadi agenda transformasi adalah menggeser ketergantungan NU terhadap figur ke dalam sistem dan tata kelola. Persoalan ini bukan hanya menjadi problem utama di organisasi, tapi juga dalam kegiatan ekonomi NU. Umumnya, berbagai kegiatan usaha NU yang ada merupakan inisiatif kiai maupun pimpinan NU setempat. Basisnya adalah trust yang tinggi. Sehingga, ketika kiai atau pemimpin NU itu berhalangan, kegiatan usaha cenderung ikut melemah dan bubar.
Apalagi jika unit usaha NU tersebut dibangun atas kemitraan bisnis berbasis jaringan pribadi. Kegiatan bisnis berbasis jaringan pribadi umumnya tidak diikuti dengan kontrak bisnis profesional dan bergantung pada goodwill dan kedekatan. Dalam praktik, kegiatan usaha yang dibangun seperti ini lebih rentan terhadap konflik, rawan dikooptasi, serta sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jika unit bisnis dikelola langsung pimpinan NU secara struktural, konflik bisnis bisa merembet ke konflik elite.
Masa Depan Gerakan Sosial Ekonomi NU
Harus diakui, kebesaran NU saat ini dibangun atas kekuatan kharisma figural dari para pendiri dan pemimpinnya. Dengan kekuatan kharisma figural itu, antara lain membuat NU bisa bertahan sebagai organisasi besar hingga berusia seabad seperti sekarang. Karena itu, ketergantungan NU pada figur ini bukanlah kesalahan historis. Untuk mentransformasikan kekuatan NU menjadi kekuatan ekonomi, hal ini bisa menjadi modal awal. Melalui karisma figural kiai dan tokoh NU bisa menjadikan agenda lompatan dari ekonomi karisma ke ekonomi berbasis kelembagaan sebagai prioritas.
Persoalannya kemudian, bisakah NU melompat dari kekuatan kharisma figur ke sistem dan tata kelola dalam membangun kekuatan ekonominya? Tentu ini bukan hal yang muskil. Apalagi, sejak tahun 1980, makin banyak santri dan keluarga santri NU yang mengambil pendidikan tinggi umum. Produk santri berpendidikan umum kini banyak yang telah menduduki jabatan profesional di berbagai perusahaan dan pemerintahan. Lapis baru NU ini makin besar jumlahnya sekarang.
Mereka bisa menjadi kekuatan baru NU. Juga dapat menjadi motor profesionalisasi dalam mengelola berbagai kegiatan bisnis dan usaha NU. Apalagi di era digitalisasi ini, mereka bisa dimanfaatkan untuk mendesain teknologi digital menjadi alat konsolidasi atas data, pasar, dan logistik yang ada di NU. Menjadikan generasi baru santri NU yang profesional dan digitilized ini tentu akan membantu NU dalam membuat lompatan dalam pelembagaan ekonomi umat.
Jadi, masa depan gerakan sosial ekonomi NU akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi ini dalam mentransformasikan solidaritas kultural menjadi kekuatan ekonomi umat yang terlembaga, terkonsolidasi, dan berkelanjutan. Transformasi bukan harus dimulai dari titik nol. Aksi ini bisa dilakukan dengan sekadar melembagakan berbagai kekuatan ekonomi yang telah ada tapi masih terfragmentasi menjadi aksi bersama secara nasional. Dan yang penting, semuanya bisa dilakukan tanpa harus kehilangan nilai-nilai ke-NU-an.
