Ancaman Kenaikan Harga BBM Akibat Ketegangan di Selat Hormuz
Jika terjadi penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, maka pasokan minyak global bisa mengalami gangguan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan distribusi minyak yang dapat memicu penurunan stok dan kelangkaan di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyarankan pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam situasi yang masih tidak menentu ini. Ia menekankan bahwa subsidi BBM menjadi prioritas utama, terutama untuk jenis pertalite.
“Kita tidak ingin daya beli masyarakat turun lagi, apalagi jauh lebih turun. Nah, artinya adalah subsidi untuk BBM jadi prioritas utama, terutama untuk yang pertalite.”
Menurut Nailul, jika subsidi BBM dicabut atau dikurangi, harga pertalite akan meningkat dan dampaknya akan terasa secara luas. Hal ini bisa memengaruhi harga-harga di dalam negeri dan bahkan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.
Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, CELIOS menilai penting bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran dari sektor-sektor yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Realokasi ini dapat digunakan untuk infrastruktur atau program lain yang lebih efektif.
Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat mengalihkan dana dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terpuruk.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada perusahaan yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, pemerintah juga disarankan untuk menyiapkan stok minyak mentah dari sumber alternatif lainnya.
Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga minyak, sehingga daya beli tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Pemerintah Mengamankan Pasokan Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah ketegangan di Timur Tengah. Ia merespons fenomena antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kekhawatiran terhadap dampak perang.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara lain seperti Amerika, Nigeria, dan Brasil. Sebelumnya, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.
“
Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” ujarnya.
Keamanan Pasokan Minyak di Indonesia
Bahlil memastikan bahwa stok bahan baku aman meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas. Ia menegaskan bahwa suplai lancar dan tidak perlu ada rasa panik.
Selain minyak mentah, Bahlil juga menjelaskan asal impor produk bensin. Ia menyatakan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun Amerika Serikat. Impor bensin dilakukan dari Singapura dan Malaysia, serta sebagian besar diproduksi dalam negeri.
Untuk solar, ia memastikan bahwa produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan secara penuh. Produksi tersebut berjalan terus-menerus, sehingga stok tidak hanya bergantung pada cadangan 20 hari, melainkan disuplai secara kontinyu.
Bahlil juga menjelaskan bahwa kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu hanya menampung pasokan selama 25 hari. Saat ini, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional.
“Standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman.”
