Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi kericuhan yang terjadi dalam acara Job Fair ‘Bekasi Pasti Kerja‘ yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat. Ia menilai, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial Pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,. Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” kata Nurhadi dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (3/6).
Seperti diketahui, acara Job Fair yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Selasa (27/5), membludak dan berujung ricuh. Pencari kerja yang diprediksi mencapai 25 ribu orang memadati halaman gedung, namun kuota lowongan tersedia hanya sebanyak 3.000.
Terkait kericuhan yang terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah membludaknya pencari kerja di Bekasi sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan. Pihak Kemenaker menilai hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.
Menyikapi hal tersebut, Nurhadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural.
Oleh karena itu, dirinya menyebut pendekatan event Job fair tidak bisa hanya tentang administratif atau event-based semata, namun perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.
“Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” terang dia.
Lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi pentingnya solusi jangka pendek terkait masalah membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, lanjut Nurhadi, adalah dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.
“Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” bebernya.
Di sisi lain, Nurhadi meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja. Jika mismatch terlalu tinggi, ia menyebut Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan vokasional, dan bimbingan karier.
“Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” tegas Nurhadi. (E-3)
