Penjelasan Jusuf Kalla Mengenai Perannya dalam Karier Politik Joko Widodo
Jusuf Kalla, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2014–2019, kembali memberikan klarifikasi mengenai perannya dalam karier politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pernyataan ini muncul setelah video ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) viral di media sosial dan dikaitkan dengan tudingan penistaan agama Kristen.
Husain Abdullah, Jubir Jusuf Kalla, membantah bahwa nada bicara JK dalam video tersebut adalah hasil dari emosi yang tidak terkendali. Menurutnya, pernyataan tersebut justru merupakan upaya untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah politik yang selama ini tertutup.
“Sudah cukup lama Pak JK menahan diri untuk tidak membedah sejarah politik di balik naiknya Pak Jokowi ke panggung nasional, namun kini saatnya fakta-fakta tersebut dibuka secara jernih,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu (19/4/2026).
Peran Penting Jusuf Kalla dalam Karier Joko Widodo
Menurut Husain, langkah politik Jusuf Kalla merupakan kunci pembuka jalan bagi karier nasional Joko Widodo. Ia mengungkapkan bagaimana JK secara aktif meyakinkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar mau mencalonkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.
“Tanpa peran mediasi dan dorongan dari JK di fase krusial tersebut, kemungkinan besar peta perjalanan politik Pak Jokowi akan sangat berbeda. Keberhasilan di ibu kota itulah yang kemudian menjadi batu loncatan utama bagi Jokowi menuju kursi RI-1,” ujarnya.
Memasuki Pilpres 2014, peran JK kembali menjadi determinan penting dalam koalisi. Husain memaparkan fakta bahwa Megawati Soekarnoputri sempat bersikeras tidak akan menandatangani pencalonan Jokowi sebagai presiden jika wakilnya bukan Jusuf Kalla.
Saat itu, Jokowi dianggap sebagai sosok yang memiliki elektabilitas tinggi namun masih minim pengalaman di tingkat nasional untuk bersaing dengan nama besar seperti Prabowo Subianto. “Maka, posisi JK sebagai pendamping bukan atas permintaan pribadi JK, melainkan permintaan langsung dari Megawati untuk menjaga stabilitas dan melengkapi kepemimpinan Jokowi.”
Pernyataan Jusuf Kalla
Dalam sebuah keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan pada Sabtu (18/4/2026) kemarin, Jusuf Kalla mengingatkan kembali peran vitalnya meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI pada tahun 2012. Keberhasilan di ibu kota itulah yang menurut JK menjadi batu loncatan Jokowi hingga melenggang ke kursi kepresidenan.
Bahkan saat Pilpres 2014, JK menyebut posisinya sebagai cawapres adalah permintaan langsung dari Megawati untuk mendampingi Jokowi. Pernyataan JK ini muncul sebagai respons atas berbagai fitnah yang menyerangnya, termasuk tudingan tak berdasar mengenai pendanaan isu ijazah yang kerap digunakan untuk memojokkan dirinya dan pemerintah.
Sedangkan terkait polemik ijazah Jokowi, JK menjelaskan bahwa posisinya sebagai orang yang lebih senior hanyalah memberikan nasihat rasional agar pemerintah transparan demi mengakhiri kegaduhan masyarakat yang telah berlarut-larut. Ia membantah keras tuduhan politisi seperti Rismon Sianipar yang menyebutnya mendanai gerakan tertentu senilai miliaran rupiah.
Baginya, keterbukaan adalah kunci untuk menghentikan spekulasi, dan nasihatnya itu muncul dari rasa tanggung jawab sebagai sosok yang turut membidangi lahirnya kepemimpinan Jokowi, bukan untuk mencari sensasi atau menjatuhkan.
Siapa yang Berutang Budi?
Menanggapi narasi mengenai siapa yang sebenarnya berhutang budi, Husain Abdullah menegaskan bahwa JK praktis tidak memiliki beban hutang budi kepada Jokowi; justru sebaliknya. Uceng mengungkapkan, sejarah mencatat kontribusi besar JK dalam setiap fase transisi kepemimpinan Jokowi.
Sepanjang lima tahun mendampingi Jokowi di periode pertama, JK dikenal sebagai sosok yang konsisten “pasang badan” dalam berbagai momen krusial pemerintahan. “Peran Pak JK tidak hanya sebagai ban serep, tetapi sebagai pilar stabilitas yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif menghadapi berbagai dinamika politik di DPR maupun isu nasional lainnya,” katanya.
Lebih jauh lagi, Husain menilai bahwa tanpa kehadiran JK di surat suara 2014, kemenangan atas koalisi besar Prabowo-Hatta belum tentu bisa diraih oleh PDI Perjuangan dan Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya bukanlah sekadar pemberi dan penerima jasa, melainkan sinergi politik di mana JK membawa modalitas politik, jaringan, dan pengalaman yang sangat menentukan.
“Oleh karena itu, menyebut JK tidak tahu berterima kasih dianggap sebagai pengabaian terhadap fakta sejarah yang sangat nyata dalam perjalanan politik bangsa,” ujar Uceng.
Tanggapan dari Partai PSI
Uceng juga menepis anggapan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut pernyataan JK bersifat emosional. “Apa yang disampaikan Pak JK adalah kejujuran sejarah yang harus diketahui publik agar tidak terjadi distorsi informasi. Penjelasan ini bukan bertujuan untuk menciptakan perpecahan, melainkan untuk meluruskan kedudukan masing-masing tokoh dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.”
Ahmad Ali sebelumnya menilai pernyataan JK yang menyebut Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya sebagai sikap yang terlalu emosional. Menurut Ahmad Ali, kemenangan Pilpres 2014 merupakan hasil kerja kolektif pasangan calon, tim sukses, dan partai politik. “Tidak juga tepat kalau kemudian beliau-lah yang kemudian membuat Jokowi bisa menang kan? Itu juga terlalu emosional menurut saya,” ujarnya, kemarin.
Senada, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menegaskan bahwa terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI merupakan hasil perjuangan kolektif banyak elemen masyarakat, sehingga tidak bisa diklaim oleh satu orang saja. “Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat dan banyak lagi komponen masyarakat yang kemudian memberikan restu dan menjadikan Pak Jokowi itu terpilih menjadi presiden,” kata Bestari kepada Tribunnews.com, Minggu (19/4/2026).
PSI selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Hal ini semakin diperkuat sejak Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSI periode 2025–2030.
