Presiden Prabowo Kembali Bentuk Satgas Deregulasi, Tapi Apakah Ini Solusi yang Efektif?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengambil langkah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) guna menyelesaikan masalah hambatan usaha akibat regulasi dan birokrasi. Meskipun sudah ada satgas serupa sebelumnya, langkah ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tantangan berkelanjutan bagi pemerintah dan pelaku usaha.
Prabowo menyadari bahwa izin investasi di Indonesia sering kali memakan waktu lama. Menurutnya, pengusaha harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha, sementara negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan. Hal ini membuat banyak pengusaha kecewa dan merasa tidak didukung oleh sistem pemerintah.
Selain itu, Prabowo juga mengakui adanya praktik suap dari birokrat bawahannya dalam proses perizinan. Untuk mengatasi hal ini, dia ingin membentuk satgas khusus yang fokus pada deregulasi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan dukungan kepada para pengusaha yang baik dan benar-benar ingin bekerja.
“Kami minta Mensesneg untuk mengumpulkan pakar-pakar dan membentuk satgas khusus agar bisa mempercepat deregulasi. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” ujarnya saat berada di Kejagung RI.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyoroti isu serupa. Pada tahun lalu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi. Perintah ini datang setelah laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia.
Langkah-Langkah yang Diambil
Prabowo memerintahkan penghapusan kuota impor terutama untuk komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa siapa pun boleh mengimpor daging tanpa adanya batasan kuota.
Selain itu, ia juga memerintahkan kementerian yang mengatur perhitungan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk membuat aturan yang lebih realistis. Ia menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” katanya.
Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.
Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Perintah ini datang setelah adanya tekanan dari Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia). Surat terbuka yang dikirimkan oleh para pengusaha asal China menunjukkan bahwa mereka merasa menghadapi kebijakan yang terlalu ketat dan penegakan hukum yang berlebihan.
Satgas Debottlenecking
Di samping itu, pemerintah telah memiliki badan ad hoc yang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Badan ini terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja) yang bertugas memonitor anggaran, menyelesaikan hambatan usaha, serta menangani regulasi dan penegakan hukum.
Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, kanal debottlenecking diharapkan menjadi solusi yang lebih taktik dalam mengatasi berbagai permasalahan hambatan usaha.
Reformasi Struktural
Meskipun beberapa satgas telah dibentuk, kalangan investor global dan ekonom menilai bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan memberi pengaruh berarti tanpa diikuti reformasi struktural. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati bahwa para investor internasional sering dihadapkan pada rintangan regulasi besar saat menanamkan modal di Indonesia.
Dia mencontohkan, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal senilai US$5 miliar gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS. AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.
Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata. Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.
Perspektif Ekonom
Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia tidak kekurangan instrumen deregulasi. Dia mencontohkan, pemerintah memiliki UU Cipta Kerja, OSS-RBA, hingga Satgas P3-MPPE.
Namun, menurutnya, persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak.
Yusuf mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Dia meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.
Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badan ad hoc baru seperti Satgas Deregulasi.
