Alasan Rudy Masud Minta Dana Fantastis untuk Mobil Dinas
Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), memiliki alasan khusus mengapa ia meminta dana besar untuk mobil dinas. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah. Aktivitasnya di Kaltim masih ditopang oleh kendaraan pribadi.
Menurut Rudy, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima. “Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Tanggapi santai
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambung dia.
Rudy menyebutkan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucap dia.
Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Masyarakat Tidak Setuju dengan Anggaran Mobil Dinas
Masyarakat Kaltim menilai anggaran Rp 8,5 miliar tersebut sebaiknya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Suryani (45), salah satu pedagang di Samarinda mengaku pertama kali tahu kabar itu dari media sosial. Begitu menerima kabar tersebut, ia mengaku bingung.
Apalagi, jalan di daerahnya masih ada yang berlubang. Sehingga, ia menilai, dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan. “Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui, Jumat (27/2/2026).
Ia bilang, pedagang kecil seperti dirinya lebih merasakan dampak dari perbaikan jalan dibanding urusan mobil dinas pejabat. “Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman, Kan dipakai tiap hari,” kata dia.
Rajian (39), warga lainnya juga punya pendapat serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa dipakai untuk fasilitas umum. “Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucap dia.
Tanggapan DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, pembelian mobil dinas untuk Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dibawa Presiden Prabowo Subianto. Deddy berpandangan, kebutuhan kendaraan dinas itu semestinya dapat disiasati dengan skema lain yang lebih hemat, misalnya menyewa saat diperlukan.
“Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan. Jadi, keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” kata Deddy, saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).
Politikus PDI-P ini menuturkan, kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penurunan signifikan. “Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan. Transfer ke daerah untuk provinsi Kalimantan Timur mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun,” ujar Deddy.
Menurut dia, alasan kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilitas di wilayah dengan infrastruktur terbatas, tidak serta-merta harus dipenuhi dengan mobil berharga mahal. “Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali,” kata dia.
Kekayaan Rudy Masud
Berdasarkan laporan harta kekayaannya yang dilaporkan 22 Maret 2024 untuk periodik 2023. Berdasarkan LHKPN itu, ia memiliki total Harta Kekayaan mencapai Rp 320 Miliar. Namun Rudy Masud juga punya hutang sebesar Rp 137 Miliar. Sehingga Harta Kekayaan bersihnya adalah sebesar Rp 183 Miliar.
Berikut data hartanya:
* A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 26.500.500.000
* Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000
* Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
* Tanah dan Bangunan Seluas 685 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000.000
* Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000
* Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, LAINNYA Rp. 2.050.000.000
* B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000
* MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
* MOBIL, HONDA FREED Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
* MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
* C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000
* D. SURAT BERHARGA Rp. —-
* E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.303.202.983
* F. HARTA LAINNYA Rp. 259.000.000.000
Sub Total Rp. 303.513.702.983
III. HUTANG Rp. 137.694.480.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 165.819.222.983
Profil Rudy Masud
Rudy Mas’ud menjabat sebagai Gubernur Kaltim untuk periode 2025–2030. Pria kelahiran 7 Desember 1981 ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Partai Golkar. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Di Partai Golkar dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur untuk periode 2020-2025. Mengutip kaltimprov.go.id, Rudy Mas’ud juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025–2029.
Lantas berikut riwayat pendidikan, organisasi dan pekerjaan Gubernur Kaltim Rudy Masud:
Riwayat Pendidikan
- SD , SDN 008 BALIKPAPAN . Tahun: 1987 – 1993
- SMP , SMP N 4 SAMARINDA . Tahun: 1993 – 1996
- SMA , SMA N 2 BALIKPAPAN. Tahun: 1996 – 1999
- S1 EKONOMI, UNIV.MULAWARMAN SAMARINDA. Tahun: 1999 – 2006
- S2 , UNIV MULAWARMAN SAMARINDA . Tahun: 2017 –
Riwayat Pekerjaan
- ANGGOTA DPR RI , Sebagai: ANGGOTA DPR RI . Tahun: 2019 – 2024
- BAROKAH BERSAUDARA PERKASA, Sebagai: EXECUTIVE CHARIMAN. Tahun: 2018 – SKRG
- PT EISSU PRIMA USAHA , Sebagai: KOMISARIS . Tahun: 2015 – 2015
- PT CAKRA BUANAMAS UTAMA , Sebagai: DIRUT . Tahun: 2015 – 2018
- PT EISSU PRIMA USAHA , Sebagai: DIRUT. Tahun: 2015 – 2018
- PT CAKRA BUANAMAS UTAMA , Sebagai: KOMISARIS . Tahun: 2014 – 2015
- PT BAROKAH BERSAUDARA PERKASA , Sebagai: DIRUT . Tahun: 2007 – 2013
