Tantangan Pengangguran di Jawa Barat
Pengangguran tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Berbagai organisasi kepemudaan menilai bahwa tingginya angka masyarakat yang belum terserap ke dalam dunia kerja harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih konkret dan terarah. Hal ini menjadi fokus utama dalam forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat yang digelar di Gedung PWNU Jawa Barat, pada Sabtu 7 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, para kader dan pengurus organisasi menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi, menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi. Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.
Fahmi menilai hingga memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, belum terlihat kebijakan yang benar-benar mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Padahal, masyarakat sangat menunggu terobosan yang dapat membuka lebih banyak peluang kerja. “Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Kami belum melihat upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Fahmi dalam forum tersebut.
Ia menambahkan, tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam sektor formal maupun informal berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat per Agustus 2025 tercatat sebesar 6,77 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga di Indonesia. Data itu menunjukkan bahwa jutaan penduduk usia produktif di provinsi ini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Fahmi, berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah memang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada sektor fisik semata. “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi jangan sampai melupakan kebutuhan utama masyarakat, yaitu kesempatan kerja yang layak,” katanya.
GP Ansor Jawa Barat juga menilai bahwa penguatan sektor ekonomi produktif perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, organisasi kepemudaan tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan bagi generasi muda. Dengan keterampilan yang memadai, diharapkan para pencari kerja dapat lebih mudah bersaing di pasar tenaga kerja.
Fahmi mengatakan, generasi muda memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Namun potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan yang membuka ruang bagi mereka untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta organisasi masyarakat dalam mengatasi persoalan pengangguran. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya menekan angka pengangguran akan sulit tercapai.
GP Ansor Jawa Barat dalam forum Muskerwil tersebut juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini memiliki jaringan kader yang cukup luas di berbagai daerah di Jawa Barat. Melalui jaringan tersebut, GP Ansor berharap dapat ikut berperan dalam mendorong peningkatan keterampilan masyarakat serta penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Menurut Fahmi, upaya menciptakan lapangan kerja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Semua pihak, termasuk organisasi kepemudaan, perlu mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Lapangan kerja harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. GP Ansor Jawa Barat berharap pemerintah provinsi dapat lebih serius menangani persoalan pengangguran agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan potensi generasi muda di daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
