Peningkatan Investasi Publik dan Keseimbangan Fiskal dalam Rencana Indonesia Emas 2045
Dalam laporan terbarunya, Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti pentingnya pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi menjadi negara maju pada tahun 2045. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil harus berada di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahun selama dua dekade ke depan agar target tersebut dapat tercapai.
Investasi Publik sebagai Pilar Utama
Salah satu pilar utama yang disarankan oleh IMF adalah peningkatan investasi publik. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melebihi ambang batas 3% terhadap PDB. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa ruang fiskal tetap stabil untuk mendukung proyek infrastruktur dan publik.
Laporan IMF juga menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan pajak merupakan syarat mutlak. Tim peneliti IMF, termasuk Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan negara akan menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi publik sambil tetap mematuhi aturan fiskal yang sudah ada.
Simulasi Makroekonomi dan Kebijakan Perpajakan
Dalam kerangka simulasi makroekonominya, IMF memproyeksikan bahwa langkah-langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat memberikan tambahan pendapatan negara sebesar 0,3 poin persentase dari PDB. Salah satu opsi yang diajukan adalah peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.
Namun, IMF menyarankan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya melalui defisit anggaran. Baru setelah ekonomi mulai tumbuh lebih cepat akibat investasi tersebut, penarikan pajak penghasilan tenaga kerja dapat ditingkatkan secara bertahap. Strategi ini dinilai penting untuk menghindari tekanan pajak yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kombinasi dengan Reformasi Struktural
IMF menegaskan bahwa jika pemerintah menggabungkan peningkatan investasi publik dengan reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi. Selain itu, penerimaan pajak akan meningkat, sehingga defisit dapat terus dikendalikan.
Strategi Menteri Keuangan untuk Menekan Defisit
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan membantu menekan defisit APBN serta rasio utang pemerintah. Ia menyatakan bahwa saat ini, kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB masih ada. Namun, ia yakin bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa melanggar batas defisit APBN.
Purbaya merujuk pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana ekonomi tumbuh sebesar 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru turun ke level 23%. Alasannya, kata Purbaya, adalah karena sektor swasta yang aktif bergerak. Ia menegaskan bahwa jika sektor swasta dan pemerintah bekerja sama, nominal utang bisa tetap stabil, sementara ekonomi tumbuh lebih cepat.
Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Pajak
Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan secara matematis membuat pembagi (denominator) utang lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan penerimaan pajak.
Ia juga menekankan bahwa perekonomian yang didorong oleh sektor swasta secara historis menghasilkan rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan entitas swasta dalam meminta insentif atau potongan pajak dibandingkan proyek pemerintah. Purbaya membandingkan bahwa rasio pajak pada era SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan era Presiden Joko Widodo.
Upaya Internal dan Optimisme
Untuk memastikan rasio pajak benar-benar naik, Kementerian Keuangan sedang melakukan pembenahan internal. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.
Ia juga mengaku optimis bahwa strategi memacu sektor swasta bisa membuahkan hasil, berkaca pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya. “Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin, kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar,” ujarnya.
