KONI Beltim Menghadapi Masalah Anggaran untuk Porprov 2026
Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kepulauan Bangka Belitung 2026, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung Timur menghadapi tantangan besar dalam hal anggaran. Saat ini, KONI Beltim masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih. Anggaran yang tersedia dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kontingen Beltim menghadapi pesta olahraga empat tahunan tersebut.
Ketua KONI Beltim, Hendro, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih berpatokan pada anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut tidak akan cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan kontingen Beltim, terlebih jika harus memberangkatkan cabang olahraga beregu.
“Kalau kami dari KONI memang saat ini masih mengacu pada anggaran Rp1,5 miliar ini di lapangan. Jika dihitung kembali, estimasi anggaran kita sebenarnya masih kurang sekitar Rp1 miliar lebih,” kata Hendro saat diwawancarai usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung selama hampir tiga jam itu mempertemukan pihak legislatif, KONI Beltim, Dispora Beltim, Bapperida Beltim, BPKD Beltim, serta sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) beregu. Dalam rapat tersebut sempat disinggung mengenai munculnya opsi suntikan dana segar melalui skema anggaran belanja tambahan (ABT), namun Hendro mengaku belum tahu pasti apakah memungkinkan.
“Mengenai ABT, kami belum tahu pasti nanti anggarannya dari mana dan apakah memungkinkan. Saat ini, yang pastinya KONI akan terus mengupayakan dulu formula terbaik,” ujarnya.
Wacana pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan swasta juga sempat digulirkan sebagai alternatif solusi. Menanggapi hal ini, Hendro mengatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap segala kemungkinan bantuan pihak ketiga.
“Jika memungkinkan ada dukungan dari CSR dan sebagainya untuk membantu, tentu kami akan usahakan semaksimal mungkin,” katanya.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, KONI Beltim sempat mendapat sorotan dari anggota DPRD mengenai efisiensi penyusunan draf anggaran keberangkatan kontingen ke Porprov Babel 2026. Mengenai hal itu, Hendro menyebutkan bahwa seluruh rincian pos anggaran sebetulnya sudah dikalkulasikan secara ketat agar tepat sasaran.
“Kami sudah menyusun draf anggaran itu semaksimal mungkin, terutama untuk pos akomodasi atlet dan biaya keberangkatan ke lokasi pertandingan,” ujarnya.
“Kami rasa itu sudah sangat krusial, tetapi jika dirasa masih ada celah, kami akan coba sisir kembali mana saja yang bisa dipangkas agar seefisien mungkin,” lanjutnya.
Hendro sangat berharap polemik mengenai anggaran tersebut bisa segera menemui titik terang dan tidak menjadi pembahasan yang berlarut-larut. Pasalnya, mereka dan para pengurus cabor harus segera mengalihkan fokus pada program pemusatan latihan para atlet.
“Harapannya, setelah RDP keempat ini segera keputusan yang final dari semua pihak yang terlibat. Kita ingin masalah ini cepat selesai karena masih banyak PR lain menunggu,” tutur Hendro.
Sorotan dari Anggota DPRD tentang Efisiensi Anggaran
Sementara itu, anggota DPRD Beltim Husaini Rasyid dalam rapat dengar pendapat mengatakan, nama baik dan harga diri daerah di bidang olahraga prestasi tidak boleh dipertaruhkan jika pemerintah tidak memiliki kesiapan dana.
“Kalau porprov itu esensinya adalah sebuah pesta, maka kalau tidak ada duit ya tidak usah pesta. Ini masalah muka daerah, jadi kalau menurut aku tidak ada anggaran lebih baik jangan berangkat sekalian,” ujar Husaini yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat PSSI Beltim.
Menurut Husaini, pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini bukan lagi masuk dalam kategori efisiensi program kerja yang terukur. Ia menilai, pemerintah daerah dipaksa berhemat secara ekstrem sehingga dikhawatirkan mengorbankan hak-hak para atlet yang akan bertanding di lapangan.
“Sekarang ini kita berhemat, bukan lagi melakukan efisiensi yang tepat guna. Saya sangat khawatir bagaimana suplemen dan menu makanan para atlet nanti di sana, jangan sampai anak orang telat makan dan malah sakit tifus,” tuturnya.
Husaini juga merasa aneh jika cabang olahraga beregu seperti sepak bola yang sangat digandrungi justru harus dicoret. Padahal, sejarah mencatat bahwa cabor sepak bola Belitung Timur pernah menyumbangkan emas.
“Pertandingan sepak bola dan bola voli dari tingkat RT sampai desa itu punya tim dan selalu ramai ditonton masyarakat. Kalau cabor rakyat seperti ini sampai tidak diikuti di porprov, tentu ini hal yang agak aneh,” ujar Husaini.
Ia pun mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Beltim dipotong demi bisa dialihkan ke anggaran porprov. “Coba itu anggaran perjalanan dinas DPRD dipotong dan Pak Ketua bikin kebijakan agar SPPD dewan 3 sampai 4 bulan tidak usah berjalan untuk dialihkan ke atlet. Kalau semua di sini setuju, saya pribadi siap ikut,” kata Husaini.
Lebih lanjut, Husaini meminta tim anggaran daerah segera berkonsultasi dengan sekretaris daerah (sekda) atau kepala daerah untuk mengunci keputusan akhir mengenai kepastian anggaran untuk menghadapi Porprov Babel 2026.
