Visi dan Realisasi Ekonomi Syariah di Sulawesi Selatan
Ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar bagian dari dokumen perencanaan. Ia adalah jalan yang menggabungkan takwa, keadilan, dan kemajuan dalam satu tarikan napas. Ini adalah ikhtiar peradaban yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga makna.
Dulu, ekonomi syariah ditempatkan di ruang yang terhormat. Ia dibahas dalam forum-forum strategis, dikutip dalam pidato kenegaraan, dan diangkat sebagai bagian dari visi besar pembangunan. Namun, seringkali ia tidak diberi kesempatan untuk turun lebih jauh, ke pasar, ke sawah, ke warung-warung kecil di sudut kampung, tempat denyut ekonomi rakyat sesungguhnya berdenyut.
Di atas kertas, ekonomi syariah tampak meyakinkan. Ia hadir dengan konsep yang utuh, nilai yang luhur, dan arah yang jelas. Tetapi dalam praktik, ia kerap tertahan di ambang pintu kebijakan, seolah berhenti sebelum benar-benar menyentuh realitas.
Di sinilah kita melihat pola lama yang terus berulang. Gagasan besar lahir dengan sorak-sorai, lalu perlahan mengendap menjadi paragraf-paragraf indah dalam dokumen resmi. Ia enak dibaca, sering dikutip, tetapi belum sepenuhnya menjelma menjadi pengalaman hidup masyarakat.
Padahal, ekonomi syariah sejak awal ditempatkan sebagai pengejawantahan nilai dan martabat yang kita yakini bersama. Ia seharusnya tidak berhenti sebagai wacana, melainkan hadir sebagai denyut nyata, terasa di pasar, di ladang, dan di neraca usaha warga.
Hari ini, ekonomi syariah tidak lagi berdiri sebagai wacana alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan nasional. Ia hadir dalam RPJPN 2025–2045, ditegaskan kembali dalam RPJMN 2025–2029, dan diposisikan sejajar dengan ekonomi digital, hijau, dan biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Dengan kata lain, ia bukan lagi pilihan, melainkan arah, bahkan arus utama.
Arah dan arus utama pembangunan boleh saja sudah jelas, tetapi tanpa pijakan operasional ia mudah mengambang. Pembangunan selalu memerlukan penghubung konkret antara visi dan tindakan sehari-hari. Di sinilah ekonomi syariah mulai berbicara dalam bahasa pembangunan: bahasa angka, bahasa capaian, bahasa dampak. Sulawesi Selatan menempati posisi menarik dalam peta ini.
Ia memiliki kekuatan sosial yang tidak bisa diabaikan: masyarakat yang religius, budaya gotong royong yang masih hidup, serta jaringan pelaku usaha kecil yang begitu luas. Di sisi lain, ia juga memiliki basis ekonomi riil yang kuat, yaitu: pertanian, perikanan, pariwisata hingga perdagangan antarwilayah.
Jika kita menelisik lebih dalam, tantangan terbesar sering kali bukan kekurangan ide, melainkan fragmentasi. Program berjalan, tetapi tidak selalu saling terhubung. Anggaran tersedia, tetapi belum sepenuhnya diarahkan pada outcome yang sama. Pertanyaan kuncinya sederhana, meski mendasar: bagaimana semua potensi ini disusun menjadi kekuatan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan?
Pendekatan ekonomi syariah pada dasarnya mengajak kita melihat pembangunan tanpa sekat-sekat tradisional. Ia tidak diperlakukan sebagai “sektor tambahan”, tetapi sebagai cara kerja yang menyusup ke banyak urusan: sosial, kesehatan, pangan, sampai koperasi dan UMKM.
Melalui Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah yang disusun bersama oleh Bappenas, Kemendagri, KNEKS, dan Bank Indonesia, cara pandang ini sudah diterjemahkan menjadi ratusan sub-kegiatan konkret yang bisa langsung dimasukkan ke sistem perencanaan daerah. Bagi para perencana, panduan tersebut ibarat kamus edisi baru: ekonomi syariah kini punya alamat jelas dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, hingga RKPD, bukan lagi sekadar catatan pinggir di dokumen perencanaan.
Pada tahap berikutnya, Sulawesi Selatan memilih untuk tidak berhenti pada panduan. KDEKS Sulsel bersama seluruh komponen pemerintah daerah menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai jawaban konkret atas tantangan fragmentasi tadi. Di sinilah Rencana Aksi Daerah Ekonomi Syariah (RAD EkSyar) mengambil peran strategis: ia menjadi fondasi yang merapikan langkah, mengunci komitmen, dan menjahit berbagai inisiatif agar bergerak menuju sasaran yang sama.
RAD EkSyar dirancang sebagai simpul yang menghubungkan jargon “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” dengan praktik pembangunan yang terukur. Visi jangka panjang diterjemahkan ke dalam indikator outcome ekonomi syariah dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang betul-betul dapat dipantau di lapangan. Urusan-urusan pemerintahan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri disusun ulang ke dalam satu orkestrasi utuh, dengan ekonomi syariah sebagai partitur nilai yang menyatukannya.
Dari titik ini, indikator ekonomi syariah tidak lagi berhenti di ranah abstrak. Yang dibicarakan adalah berapa banyak produk yang telah bersertifikat halal, seberapa besar kontribusi aset perbankan syariah terhadap PDRB daerah, sampai sejauh mana zakat dan wakaf berkontribusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan pantulan halus tentang seberapa jauh nilai syariah mulai mengalir dan dirasakan dalam kebijakan serta program pembangunan.
Konsekuensinya, Sulawesi Selatan tidak berhenti pada dorongan sertifikasi halal sebagai sekadar kewajiban administratif. Sertifikasi dijadikan pintu masuk untuk membangun rantai nilai halal yang utuh. Dari produksi hingga distribusi, dari pembiayaan hingga pemasaran, setiap mata rantai didorong agar memenuhi standar halal, berkualitas, dan berdaya saing. Ekonomi syariah hadir sebagai ekosistem: pelaku usaha, lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat bergerak dalam satu lingkaran yang saling menguatkan.
Lebih dari itu, ekonomi syariah juga membuka ruang integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang dikenal dengan Ziswaf, tidak lagi dilihat sebagai instrumen yang hanya dipakai untuk bantuan sesaat, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan yang mampu menjangkau kelompok paling rentan.
Pada titik inilah, makna “berkarakter” menemukan wujudnya. Ia tidak berhenti pada identitas, tetapi hadir dalam cara ekonomi dijalankan yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih berakar pada nilai. Pada saat yang sama, kita dapat melihat bahwa transformasi ekonomi syariah Sulawesi Selatan membutuhkan aktor yang mampu menjahit berbagai inisiatif menjadi satu ekosistem yang utuh. Dalam perjalanan ini, peran Bank Indonesia menjadi semakin strategis.
Jika dahulu BI lebih dikenal sebagai penjaga stabilitas moneter, kini perannya berkembang menjadi penggerak ekosistem. Di Sulawesi Selatan, peran dan dukungan BI Sulsel terlihat nyata.
Melalui berbagai inisiatif dan program strategis seperti Pekan Ekonomi Syariah (PESyar), Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS), dan Anging Mammiri Business Fair (AMBF), BI Sulsel tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha (nasional dan internasional), lembaga keuangan, dan masyarakat dalam satu ruang interaksi yang produktif.
Lebih jauh, BI Sulsel juga aktif mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, perluasan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), dan memperkuat klaster UMKM halal, serta membuka akses pembiayaan syariah yang lebih luas.
Di sisi lain, BI memainkan peran penting dalam menjembatani keuangan sosial dan komersial menghubungkan zakat, wakaf, dan perbankan syariah dalam satu ekosistem yang saling menopang.
Tema integrasi ekosistem halal yang diangkat dalam berbagai forum ekonomi syariah di Sulawesi Selatan bukan sekadar slogan. Ia mencerminkan pendekatan baru: bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa lagi berjalan secara parsial. Ia harus terhubung, dari hulu ke hilir, dari nilai ke kebijakan, dari kebijakan ke dampak nyata.
Sebuah pelajaran yang sangat berharga akhirnya terlihat makin jelas, RAD EkSyar mengajarkan satu hal penting: pembangunan bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi bagaimana kita menyusunnya. Selain itu peran aktif Pemerintah Daerah sebagai motor penggerak perekonomian syariah sangat penting dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di daerah.
Ia adalah komitmen yang dituangkan dalam rencana, diterjemahkan dalam anggaran, dan diuji dalam pelaksanaan. Ia adalah janji antara pemerintah daerah dan masyarakat bahwa nilai-nilai yang diyakini bersama akan diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, terukur dan berdampak.
Dengan dukungan kelembagaan yang semakin kuat, kolaborasi dan sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, KDEKS, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan, serta arah kebijakan yang semakin jelas, peluang untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan daerah terbuka lebar.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita siap, melainkan seberapa jauh kita berani melangkah lebih cepat dari sekadar wacana. Karena pada akhirnya, ekonomi syariah tidak akan diukur dari seberapa sering ia dibicarakan, tetapi dari seberapa nyata ia dirasakan.
