ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio menyebut DPR RI perlu mengundang para purnawirawan untuk menyampaikan aspirasi secara resmi soal delapan tuntutan.
Adapun salah salah satu tuntutannya adalah desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau DPR menerima secara formal, mereka biasanya keluarkan rekomendasi atau jawaban. Ini bisa menutup isu agar tidak berkembang liar,” ujar Hensa, dalam keterangannya, Kamis (8/5).
“Sekarang, bola ada di DPR untuk memberikan respons formal dan ruang bagi purnawirawan TNI jika diperlukan,” tambahnya.
Soal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran, yang menjadi poin kedelapan dari delapan usulan purnawirawan, Hensa menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan tidaklah sederhana.
“Saya berkali-kali bilang, aspirasi untuk memakzulkan wapres itu tidak mudah. Ada syarat pelanggaran berat dalam undang-undang, seperti pengkhianatan, dan prosesnya harus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini ranah legislatif, jalannya panjang dan berliku,” ungkapnya.
“Yang penting, aspirasi ini sudah disampaikan dan diterima. Isunya tidak lagi liar,” ujar Hensa. (Ykb/P-3)
