Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian dan Tantangan yang Dihadapi
Sejumlah kalangan masyarakat sipil terus mengajak pemerintah Indonesia untuk tidak lagi menjadi anggota dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah serangan aliansi militer AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Broto Wardoyo, menilai bahwa tekanan dari AS akan sangat besar jika Indonesia memutuskan keluar dari BoP. Menurutnya, tekanan tersebut bisa berupa kebijakan tarif impor, tekanan diplomatik, atau bahkan ancaman keamanan. Ia menegaskan bahwa tekanan dari AS pasti akan ada, baik melalui mekanisme ekonomi maupun politik.
Namun, Broto menekankan bahwa hal terpenting bukan sekadar keputusan keluar atau tetap berada dalam BoP, melainkan bagaimana pemerintah merancang strategi keluar (exit plan) yang matang. Exit plan sebaiknya mencakup penetapan syarat-syarat keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Hal ini berkaitan dengan rules of engagement (RoE) yang mengatur penggunaan kekuatan militer dalam konflik.
Broto menjelaskan bahwa aspek teknis operasional dalam RoE perlu dirumuskan secara detail agar dapat menjamin dua hal penting: perlindungan kepentingan Palestina dan keselamatan prajurit Indonesia yang terlibat.
Kontra-Proposal AS dan Alternatif Solusi
Selain itu, Indonesia juga disarankan untuk mengajukan kontra-proposal terhadap gagasan Jared Kushner. Dalam upacara penandatanganan Piagam BoP di Davos, Swiss, pada Januari lalu, menantu Trump itu menawarkan masterplan “New Gaza” pasca-perang. Dalam presentasinya, Kushner menunjukkan gambar barisan apartemen mewah dan gedung-gedung pencakar langit yang akan dibangun di Jalur Gaza, khususnya di kawasan pesisir Laut Mediterania. Investor properti percaya bahwa proposal ini akan menciptakan “kesuksesan besar” di sana.
Menurut Broto, Indonesia dapat menawarkan konsep pembangunan permukiman yang lebih manusiawi bagi warga Palestina di Jalur Gaza, lengkap dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan umum. Langkah ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan nyata, yaitu membantu rakyat Palestina.
“Yang harus diingat, kondisi warga Palestina di Gaza sudah sangat menderita akibat konflik berkepanjangan. Jadi, kita harus punya usulan kita untuk mereka. Jangan hanya keluar, tapi tidak memberikan solusi,” ujar Ketua Departemen Hubungan Internasional UI tersebut.
Momentum Refleksi untuk Ketahanan Energi Nasional
Di sisi lain, Broto menilai bahwa kekhawatiran bahwa Indonesia tetap berada dalam BoP demi menjaga pasokan energi dari AS perlu disikapi secara strategis. Menurut dia, perang AS-Israel versus Iran seharusnya menjadi momentum reflektif bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Ia menyarankan, pemerintah perlu membangun mekanisme mitigasi yang lebih serius terhadap potensi gangguan rantai pasokan energi global. Dalam jangka pendek, RI dapat memperluas kerja sama dengan negara-negara produsen minyak, yakni alternatif di luar AS. Negara anggota OPEC di Afrika barat dapat dipertimbangkan sebagai mitra energi baru, terutama jika opsi dari kawasan lain dinilai terlalu jauh secara geografis.
“AS kan bukan satu-satunya pemasok alternatif. Jadi kita harus bangun kerja sama yang lebih erat dengan produsen alternatif,” ujar dia.
Dalam jangka panjang, Broto menilai, Indonesia harus semakin serius mendorong diversifikasi energi nasional. Selain energi terbarukan, opsi pengembangan energi nuklir juga perlu dipertimbangkan secara lebih terbuka. “Tentu harus ada kajian yang lebih serius. Kendala kita kan salah satunya ada pada teknologi,” tukas Broto.
Penangguhan Agenda dan Keputusan Pemerintah
Pemerintah Indonesia menunda semua pembicaraan terkait BoP menyusul perang antara aliansi AS-Israel dan Republik Islam Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum menarik partisipasi Indonesia dari BoP bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, masih terus melakukan penilaian ihwal baik-buruk kelanjutan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, Palestina, itu. Hal ini juga berkaitan dengan melihat perspektif dampak meluas AS-Israel yang menyerang Iran belakangan ini.
“Kami sampaikan, kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Yvonne di Kemenlu, Jakarta, Jumat (6/3/2026) lalu.
Atas situasi tersebut, sambung dia, Indonesia menangguhkan semua agenda apa pun yang terkait dengan BoP di luar negeri. “Bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold,” ujar Yvonne.
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam sepekan terakhir ini. Dan sebagaimana kami sampaikan, semua pembahasan terkait BoP saat ini on hold,” sambung dia.
Meskipun begitu, kata Yvonne, Indonesia masih tetap berada dalam keanggotaan BoP. Belum ada keputusan final dari hasil evaluasi di lingkungan Presiden, untuk membawa Indonesia keluar dari partisipasi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, itu.
“Partisipasi kita di Board of Peace, tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” ujar Yvonne.
