Revolusi Pancasila untuk Persatuan dan Keadilan
Demokrasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia. Namun, sejak kemerdekaan, demokrasi yang berkembang lebih mengarah pada demokrasi politik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Hal ini disampaikan oleh Yudi Latif, Ph.D, Dewan Pakar Majelis Musyarawah Sunda (MMS) sekaligus Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2018, dalam pidato kebangsaan “Merevolusikan Pancasila: Demi Persatuan dan Keadilan” di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Senin 1 Juni 2026.
Menurut Yudi, revolusi Pancasila bukanlah gerakan berdarah atau penuh kekerasan, melainkan proses untuk mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari, yakni persatuan harus diimbangi keseriusan mengembangkan keadilan. Tanpa keadilan, persatuan akan rapuh.
Ia menekankan bahwa revolusi Pancasila saat ini diperlukan dalam pemerataan keadilan ekonomi di tanah air. Selain itu, pemahaman Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, harus tercipta atas dasar kerelaan, bukan karena paksaan atau seremonial belaka.
Yudi menyebutkan bahwa demokrasi setelah Indonesia merdeka kian mengarah pada demokrasi politik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Bahkan, setelah lebih dari 25 tahun reformasi, demokrasi Indonesia sangat mudah diukur dari spirit Pancasila, apakah memperkuat integrasi nasional atau justru memicu fragmentasi elite dan kepentingan.
“Jika demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 harus menciptakan demokrasi ekonomi dengan titik keadilan lebih baik di negeri ini, bukan kesenjangan makin terjadi,” ujar Yudi.
Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini
Yudi memberi peringatan keras terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ketika praktik perdagangan dan ekonomi berubah menjadi tidak adil, karena diwarnai eksploitasi, dominasi, dan peminggiran, maka komersialisme berubah wujud menjadi alat perpecahan bangsa. Ekonomi yang semakin senjang pada akhirnya memicu rasa saling tidak percaya dan kecemburuan yang menguat di tengah masyarakat.
Menurut Yudi, demi persatuan, bangsa ini memerlukan keadilan, dan demi keadilan itu pula Indonesia memerlukan persatuan. Jika dahulu Bung Karno menyatakan bahwa untuk menuju kemerdekaan, bangsa ini perlu “mem-Pancasilakan revolusi”, maka saat ini tantangannya telah berubah.
Untuk mencapai cita-cita kemanusiaan dan kebangsaan hari ini, Yudi menegaskan, bangsa Indonesia harus “merevolusikan Pancasila”. Persatuan saja, kata Yudi, tidak cukup jika hanya berupa imbauan dari kaum elite. Oleh karena itu, Pancasila harus benar-benar “bekerja” dan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus mampu merombak dan meradikalisasi tata nilai, tatanan pergaulan, kelembagaan politik, dan tata ekonomi bangsa.
“Selama kita hanya membayangkan Pancasila hanya sekadar himbauan-himbauan persatuan, tapi prasyarat radikalisasinya di dalam tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera bertentangan dengan logika Pancasila, maka kita tidak akan mencapai kemerdekaan paripurna,” ucap Yudi.
Nilai Universal Pancasila
Yudi menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal, bukan sekadar kepentingan negara. Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan.
“Pancasila tidak boleh lagi sekadar menjadi jargon pemersatu di bibir para elite. Akan tetapi, harus diwujudkan secara radikal dalam tatanan ekonomi dan kelembagaan negara,” kata Yudi.
Agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara
Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, pihaknya telah mendorong dua pemikiran besar dalam salah satu visi MMS, yaitu mewujudkan agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara.
Pertama, melalui Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah yang telah memimpin pembuatan RUU terkait Sistem Perekonomian Indonesia. Penyusunan berangkat dari Ayat 5 Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam berada akan diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang.
“Dorongan pemikiran kedua adalah melalui acara ini, yakni implementasi praksis sila ke 5, Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia serta hari ini fokus pada sila ke-4 dengan menitikberatkan pada sistem demokrasi. Acara hari ini untuk memperkuat kembali sistem fungsional permusyaratan dan perwakilan rakyat,” ungkap Andri.
Sejarah dan Konsensus Elit
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, Pancasila dilahirkan Soekarno antara lain setelah banyak berinteraksi dengan salah satu orang Sunda, Mei Karta. Akan tetapi, fakta yang ada hari ini justru Jawa Barat terus alami ketidakadilan fiskal akibat jumlah kota/kabupaten sedikit.
Dewan Pakar MMS dan Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013 Alamsyah Saragih mengatakan, sejarah menunjukkan keadilan suatu bangsa tak hanya dari ideologi. Akan tetapi, dari lahirnya konsensus para elit tentang bentuk dan laku operasional sebuah negara.
“Tanpa itu, maka kondisi tidak stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka hari jadi Pancasila, suku Sunda harus bisa meningkatkan posisi tawarnya untuk tercapai konsensus yang adil ke para elite di Jakarta,” ujarnya.
