Perubahan Paradigma dalam Hubungan Teknologi dan Kekuasaan Global
Pergeseran haluan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat (AS) dari sikap anti-militer menjadi mitra strategis Pentagon menandai perubahan paradigma dalam hubungan antara teknologi, negara, dan kekuasaan global. Transformasi ini melampaui logika bisnis semata karena mencerminkan reposisi geopolitik yang menempatkan figur sentral industri seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, dan Mark Zuckerberg di jantung rivalitas strategis AS dan Tiongkok.
Pada awal 2024, empat laboratorium AI terkemuka yaitu OpenAI, Meta, Google, dan Anthropic masih berdiri di garis yang sama dengan menolak penggunaan militer atas model mereka. Silicon Valley kala itu berpegang pada idealisme bahwa AI adalah infrastruktur sipil global, bukan instrumen perang. Namun, konsensus ini mulai retak ketika tekanan biaya komputasi, kebutuhan pendanaan, serta eskalasi persaingan geopolitik kian menekan industri.
Titik balik terjadi pada Januari 2024 ketika OpenAI diam-diam mencabut larangan penggunaan AI untuk “tujuan militer dan peperangan.” Tak lama kemudian, perusahaan tersebut dilaporkan mengerjakan sejumlah proyek dengan Pentagon, sebuah langkah yang mengikis tembok pemisah antara riset sipil dan kepentingan militer dalam ekosistem AI Amerika.
Perubahan berakselerasi sepanjang tahun. Pada November 2024, pekan yang sama dengan terpilihnya kembali Presiden AS Donald Trump, Meta mengizinkan model Llama dipakai untuk kebutuhan pertahanan AS dan sekutunya. Beberapa hari kemudian Anthropic menggandeng Palantir, sementara OpenAI menutup tahun dengan kemitraan bersama startup pertahanan Anduril. Puncaknya, pada Februari 2025, Google merevisi prinsip AI-nya agar memungkinkan pengembangan teknologi yang berpotensi membahayakan manusia.
Di balik dinamika ini, faktor biaya berperan besar. Membangun model AI mutakhir menuntut modal raksasa dan pasar yang stabil. Ekonom David J. Teece menegaskan, “GPT berkembang lebih cepat ketika ada sektor aplikasi yang besar, menuntut, dan menghasilkan pendapatan, seperti pembelian transistor dan mikroprosesor awal oleh Departemen Pertahanan AS.”
Dengan kontrak jangka panjang dan toleransi risiko tinggi, militer menjadi mitra tak terelakkan bagi perusahaan AI. Namun, faktor ekonomi saja tidak cukup menjelaskan perubahan ini. Secara struktural, kapitalisme global bergeser dari era neoliberalisme pasar bebas menuju logika persaingan geopolitik. Konsensus Silicon Valley yang mengutamakan globalisasi data, deregulasi, dan perdagangan terbuka tergerus oleh rivalitas AS–Tiongkok, di mana keamanan nasional kini mengalahkan idealisme digital.
Implikasinya terlihat pada Big Tech. Amazon telah menjadi tulang punggung infrastruktur intelijen AS melalui kontrak komputasi awan dengan CIA (2013 dan 2020), kontrak US National Security Agency senilai USD 10 miliar pada 2021, serta perjanjian baru dengan Angkatan Darat AS pada 2024. Secara total, Pentagon menghabiskan lebih dari USD 14 triliun dalam dua dekade pertama abad ke-21, setara sekitar Rp 235.060 triliun (kurs Rp 16.790 per dolar AS).
Seiring dengan itu, menguat pula arus silang karier antara elite militer dan industri teknologi yakni perpindahan posisi strategis dari lembaga pertahanan ke perusahaan AI dan sebaliknya. Pada 2024, OpenAI menunjuk mantan pejabat Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Paul M. Nakasone ke dewan direksinya, sebuah langkah yang menandai kian eratnya integrasi struktural antara sektor pertahanan dan ekosistem kecerdasan buatan.
Lebih jauh, perusahaan teknologi besar tidak lagi sekadar penyedia layanan komersial, tetapi aktor operasional dalam konflik global, mulai dari pengamanan data pemerintah Ukraina hingga penyediaan infrastruktur digital bagi operasi militer terkait perang Gaza. AI kini menjadi infrastruktur kekuasaan, bukan sekadar alat produktivitas.
Di sisi lain, terbentuk faksi baru di Silicon Valley yang lebih nasionalis dan pro-pertahanan. Dana modal ventura seperti Andreessen Horowitz dan General Catalyst mulai mengalihkan sebagian portofolio ke industri pertahanan, menandai pergeseran budaya di kalangan insinyur dan pendiri startup: dari skeptis terhadap militer menjadi lebih akomodatif terhadap agenda keamanan nasional AS.
Pergeseran visi ini tercermin dalam perdebatan publik. Dalam The Washington Post, CEO OpenAI Sam Altman menyatakan, “Masa depan AI seharusnya berada di tangan koalisi negara-negara sehaluan yang dipimpin Amerika Serikat.” Senada, CEO Anthropic Dario Amodei mengatakan kepada Financial Times, “Ada garis pemisah nyata antara negara demokratis dan otoriter, dan demokrasi harus memenangkan perlombaan AI.”
Pada akhirnya, relasi antara negara dan teknologi memasuki fase baru yang lebih keras dan terpolarisasi antara dua blok kekuatan besar dunia. AI tidak lagi dipandang semata sebagai alat inovasi global, tetapi semakin diperlakukan sebagai instrumen kekuatan negara dan keamanan nasional. Dari Silicon Valley hingga Pentagon, industri AI kini berada di garis depan pertarungan geopolitik AS dan Tiongkok, sementara arah masa depannya masih diperebutkan.
