Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, sehingga biaya untuk mempertahankannya semakin tinggi. Di tengah pelemahan rupiah yang mencapai level terlemah sepanjang sejarah, Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada dilema besar antara menjaga stabilitas kurs atau menopang pemulihan ekonomi domestik.
Pelemahan rupiah yang berkelanjutan membuka risiko kenaikan inflasi akibat meningkatnya biaya impor energi, pangan, hingga bahan baku industri. Kondisi ini bisa memaksa BI untuk menaikkan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi. Namun, kebijakan suku bunga tinggi juga dapat berdampak pada melambatnya penyaluran kredit, naiknya biaya dana, serta menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.
Rupiah spot ditutup di level Rp 17.597 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Jumat (15/5/2026), melemah 0,39% dibanding sehari sebelumnya yang berada di Rp 17.529 per dolar AS. Level tersebut menjadi posisi penutupan rupiah terlemah sepanjang sejarah. Dalam sepekan terakhir, rupiah sudah melemah sekitar 1% di pasar spot, sementara dalam satu bulan terakhir, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 2,645%.
Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menyatakan bahwa ongkos menjaga stabilitas rupiah saat ini memang semakin mahal. Namun, biaya tersebut tidak hanya terlihat dari satu angka kurs semata. Penurunan cadangan devisa Indonesia dari US$ 148,2 miliar pada akhir Maret 2026 menjadi US$ 146,2 miliar pada akhir April 2026 adalah salah satu indikator utama. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi rupiah.
Meski demikian, Josua menilai penurunan US$ 2 miliar tersebut belum tentu seluruhnya digunakan untuk intervensi di pasar valuta asing. Sebab, pada saat yang sama juga terdapat penerimaan pajak, jasa, hingga penerbitan obligasi global pemerintah. “Artinya, biaya sebenarnya bisa lebih besar, tetapi yang terlihat secara bersih adalah penurunan bantalan devisa,” ujar Josua.
Posisi cadangan devisa Indonesia sebenarnya masih cukup memadai karena setara sekitar 5,8 bulan impor. Namun arah penurunannya menunjukkan bahwa mempertahankan rupiah di level tertentu membutuhkan amunisi yang tidak murah. Menurut Josua, pelemahan rupiah saat ini bukan semata karena kurangnya intervensi BI, melainkan tekanan dolar AS memang sedang sangat besar.
Rupiah pada periode April-Mei 2026 tertekan oleh tingginya kebutuhan dolar domestik, terutama untuk pembayaran dividen yang biasanya meningkat pada triwulan II. Di saat yang sama, pasar juga dibayangi kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik, kesinambungan fiskal, konflik Timur Tengah, suku bunga AS yang diperkirakan bertahan tinggi lebih lama, serta penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat.
Keputusan BI untuk menahan BI Rate di level 4,75% yang dibarengi penguatan intervensi pasar valas, penyesuaian suku bunga instrumen moneter berbasis pasar, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. Namun, pembelian SBN lebih tepat dilihat sebagai langkah menjaga pasar obligasi dan likuiditas, bukan instrumen langsung untuk menguatkan rupiah.
Josua menekankan bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah juga perlu ikut menurunkan sumber tekanan terhadap rupiah melalui kebijakan fiskal, energi, dan penguatan kepercayaan investor. Langkah yang paling penting adalah menjaga kredibilitas defisit fiskal, memastikan subsidi energi dikelola dengan jelas, menekan kebutuhan impor energi, serta menjalankan kebijakan devisa hasil ekspor tanpa mengganggu likuiditas pelaku usaha.
Selain itu, reformasi pasar modal dan kepastian kebijakan investasi juga perlu dipercepat agar kepercayaan investor tetap terjaga. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sendiri telah menegaskan bahwa volatilitas global meningkat akibat konflik Timur Tengah, kenaikan harga energi, penguatan dolar AS, dan terbatasnya arus modal ke negara berkembang. Respons kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Rencana pemerintah mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) dinilai dapat membantu menjaga stabilitas pasar SBN dan biaya utang pemerintah. Namun, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan secara hati-hati agar tidak dipersepsikan pasar sebagai sinyal tekanan fiskal atau pembiayaan terselubung. “Jadi jawaban utamanya bukan hanya BI harus lebih agresif, tetapi pemerintah dan BI harus menunjukkan arah kebijakan yang konsisten,” jelasnya.
Apabila rupiah terus melemah dari level Rp 17.500 per dolar AS, peluang menuju Rp 18.000 memang terbuka, meski bukan menjadi skenario dasar saat ini. Level tersebut dinilai lebih mungkin terjadi apabila tekanan global dan domestik muncul secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, BI dinilai berpeluang menaikkan BI Rate hingga 5%, terutama jika pelemahan rupiah mulai memengaruhi inflasi dan kepercayaan pasar.
Namun, Josua mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga tidak otomatis membuat rupiah langsung menguat karena tekanan saat ini juga berasal dari faktor energi, geopolitik, dan persepsi terhadap kebijakan domestik. “Karena itu respons BI perlu dikombinasikan dengan kebijakan fiskal yang kredibel, penguatan pasokan valas, pengendalian impor energi, dan komunikasi yang konsisten agar pasar melihat pemerintah dan BI bergerak dalam satu arah,” tutupnya.
