Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tuntutan Transparansi
Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mengkritik pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak efektif dan relevan. Ia menyerukan pemerintah untuk melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
Rifqi menegaskan bahwa pergantian kepala BGN tidak boleh dijadikan panggung politik untuk menutupi masalah yang ada di lapangan. Publik berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata, bukan sekadar pergantian figur,” ujarnya.
Evaluasi Total Terhadap Program MBG
BEM PTNU Se Nusantara menilai dugaan masalah yang melibatkan jaringan SS dan DD serta dapur-dapur yang terafiliasi harus diusut secara menyeluruh. Pengusutan tersebut tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat atau pernyataan normatif, melainkan harus mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Rifqi, program yang lahir dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Program publik harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat sebagai penerima manfaat.
Kritik terhadap Efektivitas Program
Selain menyoroti persoalan tata kelola, BEM PTNU Se Nusantara juga menilai program MBG dalam bentuk pelaksanaannya saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena efektivitas dan relevansinya mulai dipertanyakan.
Rifqi menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau luasnya cakupan pelaksanaan. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” kata dia.
Masalah Gizi Nasional yang Kompleks
Menurut BEM PTNU Se Nusantara, persoalan gizi nasional merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan distribusi makanan secara terpusat. Akar persoalan gizi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan gizi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut memandang pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap skala prioritas penggunaan anggaran negara. Di tengah berbagai tantangan nasional seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, penguatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap program strategis harus mampu menunjukkan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Kebijakan
Lebih lanjut, BEM PTNU Se Nusantara menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik. Dalam situasi ketika kepercayaan masyarakat mulai terkikis akibat berbagai persoalan yang muncul di lapangan, diperlukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan kalangan profesional.
“Lembaga independen diperlukan untuk melakukan investigasi, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam sistem itu sendiri,” kata Rifqi.
Tuntutan Kepada Pemerintah
BEM PTNU Se Nusantara juga mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi keberhasilan yang bertumpu pada pencitraan semata sementara berbagai persoalan substansial masih menjadi keluhan masyarakat.
“Jangan bohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan. Jangan menjual optimisme sementara persoalan di lapangan masih menumpuk. Program negara harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu melayani rakyat, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Atas dasar itu, BEM PTNU Se Nusantara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain:
- Mengusut secara menyeluruh jaringan SS dan DD beserta seluruh dapur yang terafiliasi dan diduga bermasalah.
- Melaksanakan audit independen terhadap tata kelola program dan seluruh mitra yang terlibat.
- Membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Membuka hasil evaluasi dan investigasi kepada publik secara transparan.
- Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan kepentingan rakyat.
- Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan unsur independen dan masyarakat sipil.
- Menghentikan segala bentuk pencitraan politik yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta semangat reformasi.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi. Sebab program negara harus dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, bukan atas dasar kepentingan mempertahankan citra kekuasaan,” kata dia.
