Seruan Moral FMKI: Mengawal Demokrasi dengan Nilai Pancasila
Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) melalui Pernas XIII mengeluarkan seruan moral yang menyoroti berbagai isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum ini digelar pada 4-6 Juni 2026 di RRPS Klaten, Jawa Tengah, dengan tema “FMKI Bangkit dan Bergerak: Mengawal Demokrasi Bangsa Berjiwa Pancasila”. Dalam pertemuan tersebut, FMKI menyampaikan sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian serius.
Masalah Politik dan Pemerintahan
Dalam bidang politik dan pemerintahan, FMKI menilai terjadi penurunan kualitas otonomi daerah akibat semakin kuatnya kendali pusat terhadap kewenangan dan anggaran daerah. Selain itu, organisasi ini juga menyoroti melemahnya fungsi pengawasan parlemen, belum optimalnya penerapan meritokrasi, serta meningkatnya kecenderungan militerisasi kehidupan sipil. Menurut FMKI, hal-hal ini menjadi catatan penting yang perlu segera dievaluasi.
Masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di sektor hukum dan hak asasi manusia, FMKI menyoroti proses pembentukan undang-undang yang dinilai kerap dilakukan secara cepat dan mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Organisasi ini juga mencatat adanya penurunan independensi aparat penegak hukum, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai berpotensi menjadi instrumen pembungkaman, serta melemahnya sejumlah lembaga independen. Selain itu, FMKI juga menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang berasal dari wilayah-wilayah rentan seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
Isu Ekonomi dan Sosial
Di sektor ekonomi, organisasi ini mencermati depresiasi nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS, volatilitas pasar modal, serta sejumlah program pembangunan yang dinilai belum memberikan manfaat proporsional bagi masyarakat lokal. FMKI juga mengkritisi pengalihan sebagian anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis dan dampak dominasi teknologi terhadap perkembangan generasi muda.
Masalah Lingkungan dan Agraria
Pada sektor lingkungan hidup dan agraria, FMKI menyoroti persoalan deforestasi, pembukaan lahan yang tidak terkendali, tumpang tindih perizinan kawasan hutan, hingga konflik agraria yang berdampak pada masyarakat adat dan lokal. Organisasi ini juga menilai pendekatan keamanan yang dominan di Papua telah mengurangi ruang dialog yang bermartabat dan berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik.
Isu Sosial dan Pendidikan
Dalam bidang sosial dan pendidikan, FMKI mencatat masih terjadinya kasus intoleransi dalam kebebasan beribadah, krisis kesejahteraan guru honorer, serta kebijakan pendidikan yang dinilai berpotensi menimbulkan segregasi sosial. Selain itu, organisasi ini juga menyoroti kebijakan pendidikan yang dinilai berpotensi menimbulkan segregasi sosial.
Rekomendasi FMKI
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Pernas XIII FMKI menyampaikan 16 rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, antara lain:
- Penguatan peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan secara substansial.
- Demarkasi fungsi militer dan sipil.
- Reformasi dan peningkatan netralitas aparat penegak hukum.
- Revisi Undang-Undang ITE.
- Penegakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pembentukan Undang-Undang melalui proses legislasi sesuai standar deliberasi demokratis.
- Perumusan ulang prioritas kebijakan ekonomi.
- Evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional.
- Moratorium izin konsesi di daerah rawan bencana.
- Mempercepat pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
- Pencabutan kebijakan dan regulasi terkait pendirian rumah ibadah.
- Penghapusan kastanisasi dalam lembaga pendidikan.
- Pembatasan sarana teknologi dan media sosial kepada anak-anak usia sekolah.
- Evaluasi atas pengalihan sebagian anggaran Pendidikan.
- Pembukaan ruang dialog damai dengan seluruh elemen masyarakat Papua.
- Pembukaan ruang investigasi independen dan akses bagi jurnalis serta pemantau HAM internasional atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
