Oleh Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI
Tahun 2025 telah berlalu dengan penuh tantangan dan kejadian yang mengguncang. Di akhir tahun tersebut, Indonesia dihantam oleh bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda daratan Sumatera dan Aceh. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memberikan tekanan signifikan terhadap anggaran negara. Untuk proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, pemerintah membutuhkan dana yang besar.
Dalam rangka mendanai upaya pascabencana, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp59 triliun. Dana ini berasal dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, sebenarnya pemerintah belum memiliki cadangan fiskal yang cukup untuk menghadapi bencana yang sering terjadi setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya kerentanan fiskal di tengah situasi ekonomi yang semakin kompleks.
Pada tahun 2026, kerentanan fiskal Indonesia menjadi semakin jelas. Fenomena shortfall penerimaan pajak pada 2025 menunjukkan selisih yang signifikan dari target awal. Rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih stagnan di kisaran 10 persen, jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Hilangnya windfall komoditas serta penurunan elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi membuat negara kehilangan sumber pendapatan utama saat likuiditas global mulai mengetat.
Secara teori, kondisi ini menciptakan “Fiscal Gap” yang berbahaya. Kapasitas pendapatan menurun, sementara beban bunga utang terus meningkat hingga mendekati 20 persen dari total penerimaan perpajakan. Shortfall ini memaksa pemerintah melakukan pembiayaan defisit melalui utang baru, meskipun suku bunga sedang tinggi (high-for-longer). Akibatnya, APBN terjebak dalam siklus pro-siklikal yang rapuh terhadap penguatan Indeks Dollar (DXY).
Sense of crisis menuntut pergeseran radikal dari ketergantungan pada pajak sektor ekstraktif ke penguatan basis pajak domestik yang stabil. Jika kegagalan penerimaan di 2025 tidak dimitigasi dengan reformasi pajak berbasis digitalisasi dan audit kepatuhan AI yang agresif, maka defisit 2026 akan melampaui batas aman, mengancam kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global serta memperlemah posisi Rupiah secara fundamental.
Dalam press release tentang APBN 2025, Menteri Keuangan Purbaya pun mencemaskan hal demikian, bahwa defisit APBN di 2026 bisa jauh lebih besar. Tentu hal ini tidak lepas dari dinamika ekonomi global (global spillover effect).
Dampak ekses likuiditas global
Pada 2026, ekonomi Indonesia diprediksi akan menghadapi tantangan besar dari normalisasi kebijakan moneter negara maju. Fenomena ekses likuiditas global yang melimpah selama periode sebelumnya kini bertransformasi menjadi ancaman volatilitas bagi asumsi makro Indonesia.
Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep Mundell-Fleming, yang menyatakan bahwa dalam sistem modal terbuka, kebijakan moneter global akan berdampak langsung pada nilai tukar dan neraca fiskal domestik. Dampak negatif utama terletak pada tekanan terhadap Rupiah dan Indeks Dollar (DXY). Berdasarkan teori Paritas Suku Bunga (Interest Rate Parity), jika likuiditas di negara maju diserap kembali melalui kenaikan suku bunga atau pengetatan moneter, maka akan terjadi capital outflow dari pasar keuangan Indonesia.
Data historis dari Bank Indonesia dan IMF menunjukkan bahwa setiap penguatan DXY sebesar 1 persen cenderung menekan nilai tukar Rupiah secara signifikan. Pada 2026, risiko ini dapat mendorong Rupiah melemah ke kisaran Rp16.400-Rp16.800, yang memicu kenaikan biaya impor bahan baku industri dan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah target 5,2 persen.
Tekanan ini merambat langsung ke Defisit APBN 2026. Pelebaran defisit terjadi melalui dua jalur utama: beban bunga utang dan subsidi energi. Berdasarkan teori Efek Pass-through Nilai Tukar, depresiasi Rupiah akan langsung membengkakkan biaya impor minyak mentah. Mengingat Indonesia adalah net-importir minyak, setiap pelemahan kurs menuntut tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi agar harga domestik tetap stabil.
Di sisi lain, sesuai teori Portofolio Balance, pemerintah harus menawarkan yield SBN yang lebih tinggi untuk menarik investor asing di tengah ketatnya likuiditas global. Kenaikan yield ini akan meningkatkan beban bunga utang, yang pada gilirannya mempersempit ruang fiskal.
Terakhir, ekses likuiditas global sering kali berkorelasi dengan inflasi komoditas. Berdasarkan Teori Kuantitas Uang, kelebihan likuiditas global yang masuk ke pasar spekulatif dapat memicu kenaikan harga komoditas dunia (imported inflation). Hal ini berisiko membuat realisasi inflasi 2026 melampaui sasaran 2,5 persen, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan menggerus penerimaan PPN. Secara keseluruhan, kombinasi dari utang yang lebih mahal, subsidi yang membengkak, dan penerimaan pajak yang melandai akan mendorong defisit APBN 2026 mendekati ambang batas konstitusional 3 persen.
Strategi out of the box
Menghadapi ancaman ekses likuiditas global di 2026, Indonesia memerlukan transformasi tata kelola fiskal dengan sense of crisis yang melampaui kebijakan konvensional. Strategi pertama yang bersifat out of the box adalah mematahkan ketergantungan pada Dollar AS melalui Mandatory Local Currency Settlement (LCS) Progresif.
Secara teoritis, Indonesia sering terjebak dalam fenomena Original Sin, di mana ketidakstabilan nilai tukar akibat fluktuasi DXY langsung merusak struktur biaya domestik. Dengan mewajibkan penggunaan mata uang lokal pada 50 persen transaksi ekspor komoditas strategis, Indonesia dapat menciptakan permintaan riil terhadap Rupiah yang tidak bergantung pada spekulasi pasar modal, sehingga mengurangi volatilitas harga impor yang memicu defisit APBN.
Selanjutnya, pemerintah harus menerapkan Dynamic Windfall Profit Tax (WPT) yang terintegrasi dengan Danantara atau Sovereign Wealth Fund (INA). Berdasarkan teori Automatic Stabilizers, mekanisme ini akan bekerja secara otomatis: saat ekses likuiditas global mendorong harga komoditas melambung, kelebihan laba sektor ekstraktif langsung ditarik sebagai dana cadangan stabilisasi.
Ketiga, dalam mengelola utang, pemerintah perlu beralih ke strategi Securitization of Future Assets sebagai pengganti penerbitan SBN konvensional. Di tengah kondisi High-for-Longer pada suku bunga global, menerbitkan obligasi berbasis bunga hanya akan menambah beban tetap (fixed cost) yang menjepit fiskal.
Dengan melakukan sekuritisasi pendapatan masa depan dari proyek infrastruktur strategis, Indonesia menarik investor melalui skema bagi hasil yang lebih tahan terhadap guncangan suku bunga. Contoh konkret sekuritisasi ini adalah skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) pada jalan tol, seperti yang pernah dilakukan Jasa Marga melalui EBA Mandiri JSMR01. Dalam konteks 2026, pemerintah dapat melakukan sekuritisasi pendapatan masa depan (future revenue) dari Jalan Tol Trans Jawa atau LRT Jabodebek.
Alih-alih menunggu pendapatan harian selama 20 tahun, pemerintah menerima dana tunai di muka (upfront) dari investor. Dana ini digunakan untuk menambal defisit APBN tanpa menambah rasio utang konvensional. Secara teoritis, ini adalah Off-Balance Sheet Financing, di mana risiko suku bunga global dialihkan menjadi risiko performa aset, sehingga fiskal tetap terjaga meskipun likuiditas global mengetat.
Terakhir, diperlukan penerapan Zero-Base Budgeting berbasis Mitigasi Krisis. Pemerintah harus berani menghentikan sementara proyek non-strategis yang memiliki import content tinggi untuk menyelamatkan cadangan devisa. Strategi ini mengirimkan sinyal kuat kepada pasar global mengenai disiplin fiskal Indonesia, yang menurut teori Signaling, akan menurunkan premi risiko (Credit Default Swap) kita.
Gabungan antara kedaulatan mata uang, pajak komoditas otomatis, dan sekuritisasi aset akan menciptakan benteng fiskal yang mampu menjaga defisit 2026 tetap di bawah 3 persen, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari guncangan likuiditas global.
