Indonesiadiscover.com, Jakarta Jaringan Aktivis Nusantara ( JAIN) di zaman Resto menggelar diskusi publik berlangsung di Jakarta pada Minggu (29/6/2025)
Diskusi publik yang bertajuk, “Dinamika Politik Indonesia Hari Ini, Legitimasi Wakil Presiden, dan Propaganda Asing”.
Dikesempatan itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, dari aktivis pemuda, akademisi, hingga pengamat politik.
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa dalam forum itu menyampaikan bahwa posisi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tidak seharusnya dipersoalkan secara hukum maupun politik.
“Pasangan Prabowo-Gibran telah meraih mandat jelas dari rakyat. Legitimasi itu sah, bukan untuk terus dipertanyakan,” ujar Putri.
Ia juga menyinggung kecenderungan narasi spekulatif yang mengarah pada pemakzulan. Menurutnya, wacana seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang baru terbentuk. “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya kita kawal pemerintahan dengan narasi yang sehat,” tambahnya.
JAN sebagai penyelenggara forum menyampaikan bahwa diskusi ini bagian dari kontribusi masyarakat sipil untuk merespons dinamika politik secara terbuka namun tetap konstruktif.
“Kami ingin ruang publik tetap cair dan produktif. Tapi jangan sampai jadi ruang propaganda yang mengancam stabilitas,” jelas moderator dari JAN.
Sementara itu, penulis dan pengamat politik Ali Sadikin menyoroti potensi tekanan sosial-politik di luar konstitusi. Ia menilai bahwa sejarah politik Indonesia tak sedikit diwarnai transisi kekuasaan yang tak selalu melalui jalur formal.
“Politik selalu punya celah. Tapi bukan berarti celah itu harus dijadikan agenda,” ujarnya.
Penguatan disampaikan pula oleh Bambang Hermansyah, akademisi dari Universitas Ibnu Chaldun. Ia menekankan bahwa tantangan demokrasi ke depan bukan hanya soal legitimasi hasil pemilu, tapi juga kemampuan negara melindungi persepsi publik dari serangan informasi.
“Propaganda asing bukan isu fiksi. Kita melihat bagaimana narasi-narasi asing bisa memengaruhi opini publik dalam waktu singkat,” kata Bambang.
Ia mendorong penguatan literasi digital dan komunikasi politik yang berakar dari nilai lokal. Menurutnya, pemuda, media, dan organisasi sipil harus berada di garis depan untuk menangkal disinformasi.
“Kalau tidak diperkuat, kita bisa kehilangan arah dalam memahami isu yang sesungguhnya,” lanjutnya.
Diskusi berjalan dinamis dengan partisipasi dari aktivis mahasiswa dan penggiat media sosial. Mereka menyuarakan pentingnya membangun narasi publik yang sehat dan tidak larut dalam provokasi digital.
Memungkasi acara forum dengan penegasan bahwa demokrasi bukan hanya soal menang atau kalah di bilik suara, tetapi tentang kemampuan masyarakat menjaga kewarasan dan orientasi kebangsaan. JAN menekankan bahwa ruang kritik harus tetap terbuka, namun tidak untuk menyulut ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.(*)
