PENELITI Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menuturkan wajar apabila publik merasa ada dimensi politik terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Meskipun ia enggan menanggapi soal isu adanya peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di balik keputusan itu.
“Saya tentu tidak bisa berspekulasi soal apakah Presiden Jokowi terlibat langsung dalam pembatalan mutasi Letjen Kunto,” ungkap Khairul kepada Media Indonesia, Minggu (4/5).
Menurut Fahmi publik bisa berspekulasi ada dimensi politik. Sebab, waktu mutasi dan kemudian dibatalkan berhimpitan dengan merebaknya isu petisi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi.
“Kebetulan Letjen Kunto adalah anak dari tokoh militer yang disebut-sebut dalam pusaran isu itu,” tambahnya.
Apalagi, kata Khairul, hubungan antara Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ini dengan Presiden Jokowi dikenal cukup dekat. Menurutnya, terlalu sederhana jika menganggap pembatalan itu murni karena viral atau tekanan publik.
Khairul menuturkan dalam dunia militer yang sangat dinamis, keputusan mengenai penempatan dan pergeseran prajurit, termasuk mutasi jabatan, bukanlah hal statis.
“Hal itu selalu bersifat dinamis, bisa berubah bahkan di menit-menit akhir, sesuai dengan perkembangan situasi, evaluasi intelijen terbaru, atau kebutuhan mendesak organisasi,” ungkapnya.
Khairul menegaskan mutasi di tubuh TNI proses yang tidak sederhana. Sebab, perlu ada kalkulasi strategis, pertimbangan karier, kebutuhan organisasi, dan mekanisme evaluasi internal. (H-4)
