Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI 2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8).
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap,” ujarnya.
Indonesia, sebut Jokowi, memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang amat besar dengan potensi 3.600 gigawatt (GW) dari energi panas air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.
Baca juga : SIG Akselerasi Dekarbonisasi dan Transisi Energi Hijau
“Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena memiliki potensi besar di sektor energi hijau,” ucap Mantan Wali Kota Surakarta itu.
Dalam pembukaan Sidang Tahunan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menyinggung komitmen pemerintah dalam menjalankan transisi energi. Indonesia, lanjutnya, secara bertahap berupaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.
“Transisi energi ini tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun,” imbuhnya.
Selain itu, Bamsoet bilang pemerintah membutuhkan pendanaan yang amat besar dalam menjalankan transisi energi. Mengutip laporan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), estimasi pembiayaan yang dibutuhkan Indonesia untuk mendorong transisi energi berkeadilan melalui sejumlah area fokus investasi (investment focus area/IFA) sebesar US$95,9 miliar atau sekitar Rp1.502 triliun (kurs Rp15.672) pada periode 2023-2030 dan US$580,3 miliar atau sekitar Rp9.092 triliun untuk periode 2023-2050.
“Ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar,” sebutnya. (Z-11)
