Pengamat Transportasi Berikan Penjelasan Terkait Skema Tarif Berlangganan Transjakarta
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai bahwa usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait skema tarif berlangganan Transjakarta (TJ) sebesar Rp 200.000 per bulan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut setiap hari. Menurut Deddy, skema ini akan membuat biaya transportasi lebih hemat jika penyesuaian tarif Transjakarta menjadi Rp 5.000 diterapkan.
“Ini adalah solusi atas kesenjangan tarif yang ekonomis bagi pengguna harian TJ bila memang tarif itu akan naik dan dinilai agak berat,” ujar Deddy saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
Apabila pengguna melakukan perjalanan pulang pergi pada hari kerja, kata dia, tarif yang dikeluarkan per hari sekitar Rp 10.000. Jika dikalikan 25 hari kerja, total ongkos Transjakarta per bulan mencapai Rp 250.000. Dengan skema berlangganan, pengguna dapat menghemat ongkos sebesar Rp 50.000.
“Dengan harga berlangganan, tentunya setiap bulan akan lebih murah dibandingkan dengan tarif harian,” tutur Deddy.
Sebelumnya, Ketua DTKJ Sugihardjo mengusulkan tarif berlangganan bus Transjakarta sebesar Rp 200.000 per bulan agar biaya transportasi pekerja yang menggunakan angkutan umum tersebut setiap hari menjadi lebih terjangkau.
“Kita mendorong tarif langganan. Di luar negeri banyak yang menerapkan sistem langganan,” ungkap Sugihardjo.
Skema tersebut diusulkan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta menjadi Rp 5.000 untuk layanan bus rapid transit (BRT), non-BRT, dan Mikrotrans yang terintegrasi. Dengan skema tersebut, pengguna akan memperoleh potongan biaya.
Perhitungan tarif langganan didasarkan pada asumsi pengguna melakukan perjalanan pulang pergi selama 25 hari kerja dalam satu bulan. “Jadi, kalau orang yang bekerja hitungannya sehari, sebulan 25 hari kerja, tarifnya kalau Rp 5.000 berangkat dan Rp 5.000 pulang sudah Rp 10.000. Jadi, dikali 25 hari menjadi Rp 250.000,” papar Sugihardjo.
Berdasarkan perhitungan tersebut, DTKJ mengusulkan agar pengguna yang memilih paket langganan memperoleh potongan harga sebesar 20 persen.
DPRD DKI Jakarta Minta Kajian Ulang Terkait Tarif Transjakarta dan Mikrotrans
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ, mengaku telah menerima informasi mengenai usulan DTKJ terkait kenaikan tarif Transjakarta. Namun, ia mengaku belum sepenuhnya setuju dengan besaran tarif yang diusulkan, termasuk usulan tarif langganan sebesar Rp 200.000 per bulan.
“Jadi mungkin perlu ada kajian lagi bagaimana dengan pekerja informal yang tidak rutin menggunakan Transjakarta dan juga tidak masuk kelompok penerima kartu gratis. Apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit,” kata dia saat dihubungi, Senin.
Menurut dia, kelompok pekerja informal tidak selalu menggunakan layanan Transjakarta setiap hari. Artinya, mereka kemungkinan tidak akan memanfaatkan tarif langganan sehingga dikenakan tarif Rp 5.000 per perjalanan. Angka itu dinilai masih cukup tinggi bagi kelompok tersebut.
“Mungkin perlu ada kajian lagi. Misalnya menjadi Rp 4.000 atau bagaimana. Perlu ada kajian khusus untuk kelompok itu,” ujar MTZ.
Ihwal usulan tarif Rp 10.000 untuk layanan Transjabodetabek, ia menilai angka tersebut masih terlalu tinggi. Karena itu, ia lebih setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) sekitar agar mereka turut menanggung subsidi layanan Transjabodetabek.
“Karena kalau Jakarta sendiri yang menetapkan Rp 10.000, saya khawatir tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi dari luar kota tidak tercapai. Rp 10.000 itu lumayan mahal bagi warga yang setiap hari dari luar kota ke Jakarta,” kata dia.
Menurut MTZ, saat ini banyak warga dari luar daerah menggunakan layanan Transjabodetabek karena tarifnya murah. Apabila tarif layanan Transjabodetabek naik menjadi Rp 10.000, ia khawatir banyak masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.
“Jadi saya menyarankan untuk Transjabodetabek, Jakarta perlu duduk bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi supaya mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap biaya layanan Transjakarta. Atau kalaupun naik, ya dikaji lagi. Mungkin Rp 7.500 atau angka lain yang tetap membuat masyarakat merasa lebih untung naik Transjabodetabek dibanding membawa kendaraan pribadi,” kata dia.
Pendapat Mengenai Tarif Mikrotrans
Sementara itu, terkait layanan Mikrotrans atau yang dikenal sebagai angkot JakLingko, yang diusulkan berbayar Rp 2.000, MTZ menilai angka tersebut terlalu tinggi. Menurut dia, apabila layanan itu hendak berbayar, tarif yang lebih tepat adalah Rp 1.000.
“Alasan DTKJ agar data penumpang lebih riil. Nah, kalau hanya untuk mendapatkan data penumpang, tidak harus Rp 2.000. Kalau begitu dibuat saja yang lebih murah, semurah mungkin. Mungkin Rp 1.000,” kata dia.
Menurut dia, apabila tarif Mikrotrans menjadi Rp 2.000, banyak masyarakat berpotensi kembali menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi itu dinilai dapat menambah kemacetan di berbagai wilayah Jakarta.
Sebuah armada mikrotrans AC terparikir usai acara peluncurannya di Kawasan Gondangdia, Jakarta. Prayogi/Indonesiadiscover.com(Prayogi/Indonesiadiscover.com.)
