Pengangkatan Kembali Ketua Mahkamah Agung Iran: Pertanda Stabilitas di Tengah Perubahan
Di tengah prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pemerintah Iran kembali menunjuk Gholam-Hossein Mohseni-Ejei sebagai Ketua Mahkamah Agung. Keputusan ini dilakukan oleh Mojtaba Khamenei, yang baru saja menjadi Pemimpin Tertinggi negara tersebut. Penunjukan ini menjadi tanda bahwa pemerintahan baru memilih untuk menjaga kesinambungan lembaga negara tanpa melakukan perombakan besar.
Langkah ini diambil pada saat Iran masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keamanan maupun diplomasi. Negara tersebut terus menghadapi ancaman dari Israel serta sedang menjalani proses negosiasi diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lainnya. Dengan penunjukan Mohseni-Ejei, pemerintah Iran memberikan pesan kuat bahwa transisi kepemimpinan akan berjalan tanpa adanya perubahan signifikan di tubuh pemerintahan.
Sinyal Stabilitas di Masa Transisi
Keputusan untuk mempertahankan Mohseni-Ejei memiliki makna penting karena dilakukan ketika Iran sedang menjalani salah satu masa transisi politik terbesar sejak wafatnya Ali Khamenei. Di tengah perhatian publik yang tertuju pada proses pergantian kepemimpinan nasional, pemerintah justru mempertahankan pejabat lama di salah satu institusi paling berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Iran.
Melalui pengumuman resmi, Mojtaba Khamenei meminta Mohseni-Ejei tetap melanjutkan agenda pemberantasan korupsi, mempercepat reformasi lembaga peradilan, serta menindak berbagai kejahatan yang disebut berasal dari “kekuatan arogan” dan “agresor global”. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru tidak hanya ingin menjaga stabilitas internal, tetapi juga mempertahankan garis kebijakan keamanan yang telah diterapkan sebelumnya.
Pengaruh Besar dari Jabatan Ketua Mahkamah Agung
Posisi Ketua Mahkamah Agung di Iran bukan sekadar memimpin lembaga peradilan. Berdasarkan Konstitusi Republik Islam Iran, jabatan tersebut memiliki kewenangan menyusun kebijakan peradilan, mengangkat dan memindahkan hakim, serta menunjuk pejabat tinggi di lingkungan kehakiman. Mohseni-Ejei juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan Dewan Penjaga Konstitusi melalui pencalonan enam ahli hukum yang kemudian dipilih parlemen.
Karena Dewan Penjaga Konstitusi berwenang menyaring calon peserta pemilu dan mengesahkan undang-undang sebelum berlaku, posisi Ketua Mahkamah Agung turut memberikan pengaruh terhadap arah politik nasional. Selain itu, Mohseni-Ejei tetap menjadi anggota Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, lembaga yang menentukan kebijakan strategis negara, termasuk pembahasan negosiasi antara Iran dan AS.
Selama masa transisi setelah wafatnya Ali Khamenei, Mohseni-Ejei bahkan menjadi bagian dari dewan sementara yang menjalankan pemerintahan bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan seorang anggota Dewan Penjaga Konstitusi hingga pemimpin baru resmi ditetapkan.
Tegaskan Sikap Keras
Sesaat setelah kembali dikukuhkan, Mohseni-Ejei menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan keamanan nasional. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, ia mengatakan tuntutan masyarakat untuk membalas kematian Ali Khamenei merupakan bentuk keinginan agar serangan serupa tidak kembali terjadi. Ia menyebut hukuman terhadap para pelaku diperlukan sebagai efek jera agar tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang tidak terulang.
Sebelumnya, Mohseni-Ejei juga kembali menegaskan dukungannya terhadap “poros perlawanan”, jaringan kelompok bersenjata yang didukung Iran di kawasan Timur Tengah. Di bidang ekonomi, ia berjanji akan mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan barang, manipulasi harga, dan berbagai pelanggaran yang dinilai memperburuk kondisi masyarakat.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional menyoroti meningkatnya jumlah eksekusi dan penindakan terhadap kasus-kasus keamanan nasional selama kepemimpinannya di lembaga peradilan.
Mojtaba Masih Belum Muncul
Di tengah pengangkatan kembali Mohseni-Ejei, perhatian publik juga masih tertuju pada belum munculnya Mojtaba Khamenei dalam prosesi pemakaman ayahnya. Menurut laporan media, absennya pemimpin tertinggi baru Iran diduga berkaitan dengan pertimbangan keamanan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kembali melontarkan ancaman terhadap para pejabat tinggi Iran.
Sejumlah media Iran menilai kemunculan publik pertama Mojtaba akan dilakukan pada waktu yang dianggap paling tepat, baik dari sisi keamanan maupun dampak politik. Media Rouydad24 menyebut absennya Mojtaba juga memunculkan berbagai spekulasi dan ketidakpastian di dalam negeri maupun di mata dunia internasional.
Diplomasi Berjalan di Tengah Ketegangan
Di saat Iran berupaya menunjukkan stabilitas politik melalui kesinambungan lembaga negara, proses diplomasi dengan Amerika Serikat juga masih terus berlangsung. Pembicaraan lanjutan mengenai kesepakatan yang lebih permanen antara Washington dan Teheran diperkirakan kembali digelar setelah seluruh rangkaian pemakaman Ali Khamenei selesai.
Di sisi lain, ketegangan kawasan belum mereda. Militer Israel kembali melancarkan sejumlah serangan di Lebanon selatan pada Senin (6/7/2026), sementara para pejabat Israel dan Lebanon dijadwalkan bertemu di Roma akhir bulan ini untuk membahas persoalan perbatasan.
