Film Dokumenter “Pesta Babi” Menjadi Sorotan Publik
Film dokumenter Pesta Babi yang dibuat oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Film ini mengangkat isu penting tentang perjuangan masyarakat adat Papua dalam menghadapi ancaman proyek besar yang mengancam tanah dan budaya mereka. Peristiwa pembubaran nonton bareng (nobar) film di Ternate oleh aparat TNI juga memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM.
Pembubaran Nobar Film Pesta Babi di Ternate
Beberapa waktu lalu, acara nobar film Pesta Babi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dikabarkan dibubarkan oleh aparat TNI. Peristiwa ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis HAM dan masyarakat umum. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai campur tangan yang tidak pantas terhadap kebebasan berekspresi.
Aksi TNI di Ternate ini kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas. Banyak orang mulai penasaran dengan isi film yang dianggap kontroversial. Namun, informasi yang beredar bahwa film ini tersedia di LK21 tidak benar. Film Pesta Babi tidak tersedia di platform ilegal maupun layanan streaming umum.
Tidak Ada di LK21 dan Tidak Dikomersilkan
Dandhy Dwi Laksono, sutradara film, menjelaskan bahwa karyanya tidak dikomersialisasikan. Jika ingin menyaksikan film ini, masyarakat dapat mengikuti acara nonton bareng yang diadakan oleh komunitas tertentu. Film ini tidak tersedia secara resmi di platform seperti Netflix atau Disney+ dan juga tidak dijual dalam bentuk DVD/unduhan berbayar.
Meski demikian, banyak warga mencari film ini di berbagai situs nonton gratis. Namun, mereka harus waspada terhadap informasi yang salah karena film ini tidak tersedia di LK21.
YLBHI Kecam Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyampaikan kecaman terhadap pembubaran nobar film Pesta Babi. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai bahwa aparat keamanan seperti TNI tidak memiliki kewenangan untuk melarang masyarakat menonton sebuah karya seni.
Menurut Isnur, tugas aparat adalah memastikan keamanan dan ketertiban, bukan menjadi penentu selera atau moral. Ia menegaskan bahwa setiap karya seni boleh saja tidak disukai, tetapi tidak boleh dilarang. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui diskusi dan kritik, bukan pelarangan dan intimidasi.
Kontroversi dan Isu Politik
Pembubaran nobar film Pesta Babi oleh TNI juga menimbulkan pertanyaan tentang intervensi militer dalam urusan sipil. Isnur menilai bahwa tindakan ini melanggar UU TNI karena telah masuk ke wilayah ekspresi budaya dan kebebasan berpikir. Ia menyarankan agar semua pihak, terutama aparat keamanan dan pemerintah, menghormati kebebasan berekspresi dan menghentikan segala bentuk intervensi terhadap karya seni dan budaya.
Tentang Film Dokumenter “Pesta Babi”
Judul lengkap film ini adalah Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, yang diproduksi pada awal 2026 setelah dua tahun pengambilan gambar dan riset mendalam di wilayah Papua Selatan. Film ini mengangkat kisah nyata tentang perjuangan empat kelompok masyarakat adat, yaitu Suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.
Mereka hidup dan bergantung sepenuhnya pada hutan, sungai, dan tanah leluhur mereka, yang kini terancam hilang akibat proyek pembangunan skala raksasa. Proyek ini merencanakan konversi total seluas 2,5 juta hektare lahan menjadi perkebunan industri sawit dan tebu, yang hasilnya akan digunakan untuk bahan bakar nabati dan pangan nasional.
Makna “Pesta Babi” dalam Budaya Papua
Nama “Pesta Babi” diambil dari tradisi adat paling sakral bagi masyarakat Papua. Bagi mereka, babi bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol kekayaan, persaudaraan, kehormatan, dan hubungan erat antara manusia dengan alam serta leluhur. Ritual pesta babi biasanya digelar untuk merayakan keberhasilan, menyelesaikan perselisihan, atau mengikat persahabatan antar suku.
Namun, dalam film ini, makna itu berubah menjadi simbol perlawanan dan kesedihan. Ketika tanah tempat mereka mencari makan, berburu, dan merawat ternak dirampas, maka identitas, budaya, dan masa depan mereka pun ikut terancam punah.
Perlawanan Masyarakat Adat
Film ini juga mengungkap mekanisme kerja kekuasaan: bagaimana kebijakan negara, kepentingan korporasi besar, dan kehadiran militer bergabung menjadi satu kekuatan yang membuat masyarakat adat seolah tidak punya hak berbicara di tanah kelahiran mereka sendiri.
Para pembuat film menyebut fenomena ini sebagai bentuk kolonialisme baru, penjajahan yang tidak lagi membawa senjata untuk menaklukkan, melainkan menggunakan alasan pembangunan, ekonomi, dan hukum untuk mengambil sumber daya alam, lalu meminggirkan pemilik tanah asli hingga tidak punya ruang hidup lagi.
Akhir Cerita dan Pertanyaan Besar
Di akhir cerita, penonton dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apa arti pembangunan jika harus merampas hak hidup, budaya, dan alam dari mereka yang telah menjaga bumi ini jauh sebelum batas negara dibuat?
Pesta Babi bukan sekadar dokumenter tentang Papua, melainkan cermin tentang bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi bisa mengubah nasib suatu bangsa, dan sekaligus menjadi bukti bahwa di mana pun tanah dirampas, akan selalu ada mereka yang berani bertahan dan berjuang demi tanah leluhur.
