Indonesiadiscover.com, JAKARTA – Pagi ini, kami hadirkan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/5) yang mencakup beberapa isu penting seperti aksi besar-besaran yang akan diambil oleh PPPK dan P3K PW, pernyataan Jimly Asshiddiqie tentang rencana Prabowo dalam membatasi jabatan polisi di luar Polri, serta insentif senilai Rp 11 miliar untuk guru P3K PW di Nusa Tenggara Barat. Berikut penjelasannya:
Aksi Besar-Besaran dari PPPK dan P3K PW
PPPK dan P3K PW tengah bersiap menggelar aksi besar-besaran pada bulan Juni-Juli mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, menyampaikan bahwa mereka sudah cukup sabar menunggu respons dari Istana Negara terhadap surat-surat yang telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aliansi P3K PW Indonesia hanya ingin menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mereka khawatir presiden hanya menerima informasi yang tidak utuh. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan atas ketidakterlibatan pemerintah dalam menangani isu-isu yang mereka ajukan.
Insentif untuk Guru P3K PW di NTB
Niat baik Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di NTB, mendapat apresiasi dari wakil rakyat setempat.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Akhdiansyah, menjelaskan bahwa pemberian tambahan insentif sebesar Rp 540.000 per bulan per guru tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,39 miliar per tahun. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu.
KPK Menduga Staf Ahli Menteri Perhubungan Terima Uang Proyek DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan, menerima uang atas imbalan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memeriksa Robby Kurniawan pada 5 Mei 2026 sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Informasi adanya dugaan penerimaan uang oleh Robby Kurniawan kemudian dikonfirmasi oleh penyidik.
ASN di Cilacap Diduga Mengumpulkan Uang untuk Bupati
KPK menduga aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengumpulkan uang antara Rp 3 juta hingga Rp 10 juta untuk Syamsul Auliya Rachman saat menjabat sebagai bupati. Pengumpulan uang dilakukan secara mandiri oleh para ASN, bahkan ada yang melakukan pinjaman.
Uang tersebut kemudian dikumpulkan secara berjenjang kepada atasan mereka. Hal ini menjadi indikasi adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh bupati terhadap perangkat daerah.
Jimly Asshiddiqie Ungkap Rencana Prabowo Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri
Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal membatasi jabatan polisi di luar Polri. Pernyataan ini disampaikan Jimly seusai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5).
Jimly menjelaskan bahwa Presiden menyetujui batasan jabatan tertentu yang harus ditentukan secara limitatif. Hal ini menjadi bagian dari upaya reformasi sistem kepolisian di Indonesia.
