Kondisi Pengungsi di Aceh Timur Setelah Empat Bulan Banjir Bandang
Empat bulan setelah banjir bandang menghantam sejumlah wilayah di Aceh Timur, sebagian besar korban bencana masih bertahan di tenda darurat. Di berbagai tempat pengungsian, hari-hari terasa lambat, seakan waktu bergerak lebih perlahan dari biasanya.
Di Gampong Sahraja dan Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, deretan tenda pengungsian masih menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak bermain di sekitar tenda, sementara para orang tua mencoba menjalani rutinitas dengan segala keterbatasan yang ada. Hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah belum sepenuhnya terbangun, sehingga banyak keluarga masih kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih layak.
Seiring waktu berjalan, sebagian warga mulai mengambil inisiatif sendiri. Mereka mengumpulkan kayu-kayu yang hanyut terbawa banjir untuk membangun gubuk sederhana sebagai tempat berteduh. Upaya ini dilakukan agar mereka tidak terus bergantung pada tenda darurat yang semakin rapuh.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan di kalangan warga mengenai lambatnya pembangunan huntara. Beberapa faktor menyebabkan proses pembangunan tertunda, termasuk perbedaan konsep antara warga dan pihak pelaksana proyek, serta kendala teknis di lapangan.
Perbedaan Konsep Pembangunan
Salah satu penyebab tersendatnya pembangunan huntara di beberapa lokasi adalah perbedaan konsep pembangunan antara warga dan pihak pelaksana proyek. Kepala Dusun Rantau Panjang, Mujahidin, mengatakan bahwa pihak vendor sempat mengusulkan pembangunan huntara dengan sistem komunal agar proses pengerjaan bisa lebih cepat.
Namun konsep tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Warga lebih memilih pembangunan dilakukan secara insitu, yakni di atas tanah milik masing-masing keluarga. “Pihak vendor beralasan ingin membangun Huntara dengan sistem komunal agar pengerjaannya cepat selesai. Namun, masyarakat menolak. Kami punya tanah sendiri dan meminta pembangunan secara insitu (di lokasi tanah masing-masing),” ujar Mujahidin.
Perbedaan pandangan ini membuat proses pembangunan sempat terhenti karena belum tercapai kesepakatan mengenai model hunian yang akan dibangun.
Kendala Teknis di Lapangan
Selain persoalan konsep, pihak pelaksana proyek juga menyebut adanya kendala teknis di lapangan. Kondisi geografis wilayah terdampak banjir di Kecamatan Pante Bidari disebut cukup menantang, terutama dalam mobilisasi alat berat dan material bangunan menuju lokasi pembangunan huntara.
Beberapa desa berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan besar, sehingga distribusi bahan bangunan menjadi lebih lambat. Akibatnya, progres pembangunan di sejumlah titik berjalan di bawah target awal.
Mencoba Bertahan
Di Dusun Rantau Panjang, satu-satunya fasilitas yang telah selesai dibangun adalah sebuah meunasah yang kini digunakan warga untuk beribadah. Sementara di dua dusun lainnya, Bedari dan Sijudo, pembangunan huntara masih belum rampung. Kondisi ini membuat sebagian warga masih menjalani aktivitas sehari-hari di tenda darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Situasi serupa juga terlihat di Kecamatan Serbajadi. Di Gampong Ujung Karang, sebagian warga masih tinggal di tenda bantuan, sementara yang lain mulai membangun rumah sementara dari kayu sisa banjir.
Kahirul Amri, salah satu warga yang kini tinggal di dekat lokasi pembangunan huntara, memilih mendirikan tenda di area tersebut agar lebih mudah mencari pekerjaan. “Sudah lama kita di sini bang, kemarin sejak seminggu setelah air surut kami sudah di sini, dan kalau dihitung sudah empat bulan, saya memilih mendirikan tenda pengungsian dekat Huntara saja agar bisa bekerja di sini,” ujarnya.
Menurut dia, banyak warga kini mencoba bertahan dengan bekerja di sekitar proyek pembangunan huntara karena kehilangan sumber penghasilan setelah banjir.
Target Pemerintah
Pemkab Aceh Timur menyatakan pembangunan huntara terus dipercepat agar warga tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan penyediaan hunian layak bagi korban bencana menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Fokus kita adalah mengejar progres di seluruh wilayah terdampak. Targetnya jelas. Masyarakat harus segera menempati hunian yang aman dan manusiawi. Koordinasi lintas sektor terus kita perkuat untuk mengurai kendala di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan data Februari 2026, pembangunan huntara di Aceh Timur direncanakan mencapai 2.592 unit dengan dua skema pembangunan, yakni insitu dan komunal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.367 unit dalam skema insitu dan 201 unit dalam skema komunal masih berada dalam proses pembangunan.
Pemerintah berharap keberadaan huntara ini dapat menjadi jembatan sementara sebelum masyarakat menempati hunian tetap. Namun bagi warga yang masih bertahan di tenda darurat, waktu terasa berjalan lebih lambat.
