Strategi Ekonomi Sumbar untuk Mencapai Pertumbuhan 5,7 Persen pada 2026
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah merancang strategi khusus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada tahun 2026. Salah satu fokus utamanya adalah mengoptimalkan potensi komoditas unggulan dan transformasi ekonomi hijau di wilayah selatan, khususnya Kabupaten Solok Selatan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan sinkronisasi mendalam antara kebijakan provinsi dan potensi riil di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi, melainkan harus digerakkan oleh sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kantor Bupati Solok Selatan, Sabtu (7/3/2026), Mahyeldi memaparkan empat kelompok besar strategi pengungkit ekonomi. Tiga dari empat strategi tersebut dinilai sangat relevan dan bisa diimplementasikan secara maksimal di Solok Selatan.
Hilirisasi Agroindustri
Strategi pertama berkaitan dengan hilirisasi agroindustri. Mahyeldi memberikan apresiasi atas langkah Solok Selatan yang baru saja meresmikan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Upaya ini dipandang sebagai langkah konkret untuk memastikan nilai tambah produk pertanian tetap berputar di dalam daerah, bukan sekadar mengirim bahan mentah ke luar wilayah.
“Hilirisasi agroindustri akan menjadi magnet devisa baru. Dengan adanya pabrik pengolahan di Solok Selatan, kita tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global,” ujar Mahyeldi.
Transformasi Ekonomi Hijau
Selain hilirisasi, transformasi ekonomi hijau menjadi pilar kedua yang diandalkan. Gubernur menyoroti keberhasilan Solok Selatan dalam mengelola energi panas bumi (geothermal). Sejarah sukses pengembangan energi terbarukan di wilayah ini diharapkan menjadi laboratorium hidup dan percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat yang memiliki potensi serupa.
Namun, Mahyeldi mengingatkan bahwa ekonomi hijau juga harus bersinergi dengan sektor pariwisata. Ia meminta pemerintah kabupaten untuk menjamin aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan (CHSE) di setiap destinasi. Pariwisata yang tertata dengan standar tinggi diyakini akan menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem lingkungan.
Akselerasi UMKM
Pilar ketiga yang menjadi perhatian serius adalah akselerasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Solok Selatan, tercatat ada sekitar 11.535 unit UMKM yang berpotensi menyumbang angka pertumbuhan ekonomi antara 1 hingga 2 persen per tahun. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan volume penjualan sembari menekan biaya operasional. Digitalisasi menjadi kunci utama dalam mendorong efisiensi UMKM tersebut.
Gubernur mendorong para pelaku usaha lokal untuk mulai menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki proyek di Solok Selatan. Dengan skema kemitraan ini, produk UMKM lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas dan stabil.
Tantangan Fiskal Daerah
Di sisi lain, Bupati Solok Selatan, Khairunas, menyambut baik arahan tersebut namun juga memberikan catatan kritis mengenai kondisi fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten menghadapi tantangan berat akibat terus menyusutnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kemandirian ekonomi memang kita kejar, namun dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat kami butuhkan. Mengingat dana transfer pusat yang menipis kolaborasi anggaran dengan provinsi menjadi tumpuan kami untuk tetap bisa memajukan daerah,” ungkap Khairunas.
Dalam pertemuan tersebut, Khairunas juga mengusulkan adanya kolaborasi pendanaan untuk sektor-sektor strategis, terutama pendidikan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah bantuan biaya pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK melalui skema pendanaan bersama antara kabupaten dan provinsi agar akses pendidikan tetap terjamin bagi masyarakat kurang mampu.
Selain urusan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur jalan provinsi di wilayah Solok Selatan juga menjadi aspirasi utama. Mobilitas logistik dan masyarakat dinilai akan terhambat jika pemeliharaan jalan tidak segera dilakukan. Infrastruktur yang mantap adalah urat nadi bagi keberhasilan hilirisasi dan pariwisata yang dicanangkan gubernur.
Menutup rangkaian koordinasi, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga memaparkan kondisi terkini mengenai kawasan pemukiman, perhubungan, serta layanan kesehatan. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik penguatan koordinasi antara pemerintah daerah demi mewujudkan ambisi ekonomi Sumatera Barat yang lebih tangguh di tahun 2026.
