Berita Viral: Pengadaan Biliar, Ambulans, dan Mobil Dinas yang Menyedot Anggaran
Belakangan ini, isu transparansi anggaran pemerintah menjadi sorotan utama. Publik mulai memperhatikan nilai proyek yang terkesan tidak sebanding dengan hasil fisiknya. Beberapa kasus viral menunjukkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dianggap terlalu mahal atau tidak jelas alasan penggunaannya.
DPRD Sumsel Anggarkan 2 Meja Biliar Ratusan Juta untuk Rumah Dinas Pimpinan
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merencanakan pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan dewan dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp 486,9 juta. Rencana ini menjadi sorotan tajam mengingat kondisi daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kepala Bagia Humas dan Protokoler DPRD Sumsel Hadiyanto yang dikonfirmasi membenarkan data yang dilihat dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel. Data itu merupakan hasil update per 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.
“Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru Sirup atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum,” kata Hadiyanto, Sabtu (7/3/2026).
Pengadaan dua meja biliard itu jadi sorotan, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat itu, disebut Hadiyanto merupakan kebutuhan penunjang wakil rakyat.
“Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi sekali lagi belum dilaksanakan,” jelasnya.
Identitas Dua Pimpinan yang Dapat Meja Biliar
Dari data SIRUP, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp 151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta. Totalnya mencapai Rp 486,9 juta.
Ia menyebut, rencana pengadaan meja biliar dan lain-lainnya, masih akan dikoordinasikan dengan bagian umum. Sebab, kegiatan pengadaan di DPRD Sumsel dilaksanakan oleh bagian tersebut.
“Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan (pengadaan) tersebut coba aku nanti koordinasi dengan Kabag Umum,” pungkasnya.
Ambulans “Sultan” Kutai Timur
Nilai anggaran: Rp 9 miliar
Isu publik: Viral karena dikira satu unit ambulans seharga Rp 9 miliar.
Klarifikasi Pemkab: Dana Rp 9 miliar dialokasikan untuk 40 unit ambulans yang disalurkan ke desa, yayasan, masjid, dan PMI.
Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Nilai anggaran: Rp 8,5 miliar
Jenis kendaraan: SUV hybrid bermesin 3.000 cc
Isu publik: Dinilai bertolak belakang dengan wacana efisiensi anggaran pemerintah.
Respons gubernur: Menyebut pengadaan sesuai aturan, namun tetap menuai kritik di media sosial.
Nasib anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar kini resmi dibatalkan. Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan kendaraan tersebut setelah menuai polemik publik, dan proses pengembalian dana APBD Perubahan 2025 masih berjalan.
Kronologi Kasus
Februari 2026: Publik heboh soal pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai Rp 8,49 miliar.
Jenis kendaraan: SUV hybrid bermesin 3.000 cc, disebut mumpuni untuk off-road.
Kritik publik: Anggaran dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, apalagi dibandingkan dengan pengadaan ambulans yang hanya 11 unit senilai Rp 2,88 miliar.
Maret 2026: Rudy Mas’ud resmi mengembalikan mobil dinas tersebut sebagai bentuk kepekaan terhadap dinamika sosial.
Status Anggaran
Mobil dikembalikan: Gubernur tidak lagi menggunakan kendaraan dinas baru.
Dana APBD: Proses pengembalian anggaran Rp 8,5 miliar masih berlangsung di Pemprov Kaltim.
Kontroversi lanjutan: Publik sempat melihat gubernur mengendarai mobil mewah berpelat KT 1, sehingga muncul pertanyaan apakah benar pengadaan dibatalkan sepenuhnya.
