Kebijakan Pemkab Banyumas yang Menyulitkan Calon Pekerja Migran
Ketua Asosiasi P3MI Satria Banyumas, Bangkit Wahyu mengungkapkan keheranannya terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani masalah calon pekerja migran (CPMI) yang mengurus Identitas (ID). Ia merasa bahwa kebijakan tersebut justru memperumit proses yang seharusnya bisa lebih mudah.
Bangkit membandingkan situasi di Banyumas dengan Kabupaten Cilacap, di mana pemerintah daerah membantu para calon pekerja migran yang mengalami kesulitan dengan BPJS Kesehatan. “Cilacap bisa, kok Banyumas tidak?” tanyanya dengan nada heran.
Banyak dari calon pekerja migran ini memiliki tunggakan BPJS Kesehatan. Karena mayoritas mereka adalah masyarakat miskin, biaya pelunasan tidak tersedia. Tunggakan per orang bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta, belum termasuk anggota keluarga. “Yang terhambat tidak bisa mengurus banyak. Kami banyak mendapatkan tekanan dari calon pekerja migran agar bisa dibantu,” jelasnya.
Setiap tahun, sekitar 2.000 hingga 2.500 calon pekerja migran mendaftar untuk bekerja ke luar negeri. Tujuan pemberangkatan biasanya ke Malaysia, Singapura, Hongkong, atau Taiwan. Sekitar 500 hingga 1.000 orang di antaranya terhambat karena masalah BPJS Kesehatan. “Kami berharap agar persyaratan ini bisa dipermudah dengan program Rehab. Jika mereka sudah bekerja di luar negeri, akan melunasi tunggakannya,” ujarnya.
APBD Banyumas Tidak Mampu Menanggung Biaya
Kepala Dinkes KB Kabupaten Banyumas, dr Dani Esti Novia menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Banyumas tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah CPMI berkaitan JKN. Hal ini disampaikannya saat beraudiensi dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas pada Selasa (24/2/2026).
Audiensi tersebut membahas kesulitan mengurus ID CPMI di Kantor Dinnakerin Kabupaten Banyumas akibat tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Permasalahan utama adalah tunggakan pembayaran iuran oleh calon pekerja migran.
dr Dani menjelaskan bahwa pendaftaran JKN bagi PBI itu dimaksudkan untuk digunakan kepesertaannya. Namun, Asosiasi P3MI hanya membutuhkan ID tersebut untuk mengurus syarat bekerja ke luar negeri. “Alangkah sayangnya. Dari BPJS Kesehatan senang, tapi kami yang mengeluarkan sudah menanggung pekerja migran ditambah keluarganya,” katanya.
Dia menambahkan bahwa keluarga mungkin memanfaatkan kepesertaan PBI, tetapi satu orang pergi ke luar negeri dan tidak memanfaatkannya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang juga membutuhkan layanan kesehatan. “Pelayanan kesehatan yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit di Kabupaten Banyumas,” ungkapnya.
Menurut Dani, jika menggunakan APBD maka akan sangat membebani. Belum lagi pada Juli-Desember 2025, ada penonaktifan 63.388 peserta JKN PBI APBN dari Kementerian Sosial. Solusi yang diberikan adalah agar BPJS Kesehatan para calon pekerja migran tersebut ditanggung oleh perusahaan penyalur kerja. “Sehingga pengalihan dari PBPU yang ditanggung Kemensos menjadi ditanggung APBD,” jelasnya.
Tidak Minta Dibayarkan
Bangkit Wahyu menegaskan bahwa kedatangannya dalam audiensi bukan untuk meminta agar calon pekerja migran digratiskan atau dibiayai oleh Pemkab Banyumas. Ia hanya meminta agar dipermudah dalam pengurusan syarat pembuatan ID CPMI. Sebab, ID tersebut merupakan berkas awal penting untuk pembuatan syarat lain seperti paspor dan visa.
“Perbandingannya di Cilacap, tanpa mempersulit persyaratan calon pekerja migran yang punya tunggakan dan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Skema pembayarannya diangsur, tapi tetap bisa dilayani dan kartu BPJS Kesehatan diaktifkan,” ujarnya.
Bangkit heran, hal itu bisa dilakukan oleh Pemkab Cilacap, tetapi tidak bisa oleh Pemkab Banyumas. Ia memastikan, setelah calon pekerja migran bekerja di luar negeri, akan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Mereka kesulitan melunasi di awal karena kebanyakan mereka merupakan orang dengan ekonomi lemah.
“Kalau melihat undang-undang, itu sangat bertolak belakang. Karena warga negara Indonesia itu wajib bekerja dan wajib mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya.
Dorong agar Dipermudah
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih berupaya agar birokrasi semakin dipermudah di Kabupaten Banyumas. Persoalan calon pekerja migran yang harus memiliki BPJS Kesehatan aktif, diusahakan akan diselesaikan dalam dua pekan. Dia mengatakan, kewenangan persoalan ini ada di Dinnakerin dan BPJS Kesehatan, sehingga dia mendorong agar segera dicarikan solusi.
“Dua pekan dari hari ini akan kami kejar, biar bisa dimudahkan,” ujarnya. Dukha mengatakan, setidaknya calon pekerja migran yang memiliki tunggakan besar bisa mendaftar dengan lancar. Dia pun mendorong agar Pemkab Banyumas mencontoh dari Pemkab Cilacap. “Program nyicil BPJS Kesehatan itu, pembayaran pertama bisa diaktifkan tanpa harus lunas terlebih dahulu. Karena orang-orang ini bekerja juga untuk bisa membayar BPJS Kesehatan,” jelasnya.
BPJS Ikuti Kebijakan Daerah
BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto siap mendukung apapun kebijakan Pemkab Banyumas menyikapi keluhan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Wahyu Prabowo mengatakan, kebijakan yang terapkan saat ini sebetulnya menjadi kewenangan KP2MI. Sedangkan pelaksananya ada di Dinnakerin Kabupaten Banyumas.
“Kami mengikuti saja apa yang menjadi regulasi dan kebijakan dari Dinnakerin. Kami kooperatif mendukung kebijakan tersebut,” ujarnya. Wahyu mengatakan, pembayaran tunggakan secara mencicil sebenarnya sudah ada mekanismenya sejak lama. Program itu bernama Rehab, kepanjangan dari Rencana Iuran Bertahap. Peserta JKN yang sudah lama menunggak maksimal 24 bulan, ada skema pembayaran secara bertahap. Tetapi status aktifnya ketika sudah lunas.
“Tapi dalam hal ini, bukti pembayaran pertama bisa terdapat menjadi evidence, bahwa telah melakukan apply Rehab,” jelasnya.
