Kinerja ESG di Indonesia: Tren dan Tantangan
Indonesia menunjukkan peningkatan dalam kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, implementasi ESG di Indonesia masih tertinggal, terutama dalam tata kelola dan transisi energi.
Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 94% perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan untuk tahun buku 2023. Angka ini melonjak tajam dibandingkan hanya 54 perusahaan pada 2019. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran perusahaan akan pentingnya ESG.
Maybank Sekuritas melakukan evaluasi terhadap 60 perusahaan Indonesia antara periode 2022–2024. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator ESG. Maybank Sekuritas menjelaskan ada tiga indikator utama dalam ESG, yaitu:
- Scope 1 adalah emisi langsung yang dihasilkan perusahaan atas aktivitas operasi sendiri.
- Scope 2, emisi tidak langsung dari energi yang digunakan perusahaan seperti dari PLN.
- Scope 3 adalah emisi yang terjadi dari luar operasional seperti emisi dari pemasok, transportasi, dan lainnya.
Menurut Analis Maybank Securities Jigar Shah dalam risetnya, intensitas dan emisi absolut Scope 1 perusahaan di Indonesia menurun secara tahunan, sementara penggunaan energi terbarukan meningkat meski dalam laju yang lambat.
Sebanyak 52% perusahaan memiliki skor ESG setara atau di atas median dalam berbagai parameter. Namun, dari sisi tata kelola, Indonesia dinilai relatif lebih lemah dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Secara kualitas implementasi ESG masih belum merata. Hanya 42% perusahaan yang menggunakan assurance eksternal untuk memverifikasi data ESG mereka,” terang Jigar. Assurance eksternal adalah penggunaan pihak independent di luar perusahaan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang dilaporkan perusahaan. Ini artinya laporan ESG hanya berdasarkan klaim internal perusahaan.
Sementara itu, perusahaan yang mengadopsi kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) baru mencapai sekitar 40%. TCFD adalah pedoman global yang mencakup empat pilar, yaitu governance (tata kelola), strategy (strategi bisnis terkait iklim), risk management (manajemen risiko iklim), dan metrics & targets (metrik dan target emisi).
Jika dibanding dengan negara lain, Indonesia masih sangat rendah. Di Singapura dan Malaysia misalnya hampir 90% perusahaan telah mengungkapkan matriks materialitas dan mengikuti standar GRI dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Begitu juga perusahaan di Thailand yang mencapai 80% perusahaan.
Jigar menambahkan, dalam aspek governance, Indonesia tertinggal cukup jelas. “Hanya 23% perusahaan Indonesia yang memiliki komite keberlanjutan khusus, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 65%,” ujar dia dalam riset 15 Desember 2025.
Integrasi ESG dalam insentif manajemen juga masih terbatas: hanya 30% perusahaan di Indonesia yang mengaitkan remunerasi manajemen dengan kinerja ESG. Sebaliknya Thailand mencapai 55%, Malaysia 46% dan Singapura 39%.
Artinya, di negara-negara tersebut ESG sudah menjadi bagian dari sistem insentif strategis, sementara di Indonesia mayoritas manajemen belum memiliki dorongan finansial langsung untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.
Dari sisi lingkungan yang berhubungan langsung dengan intensitas emisi, secara nasional Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Dimana sekitar 85% bahan bakar fosil masih menjadi energi primer. Sementara energi terbarukan baru menyumbang sekitar 15%, jauh dari target 23% pada 2025.
Menurut Climate Action Tracker, kebijakan iklim Indonesia saat ini dinilai “Critically Insufficient” atau sangat tidak memadai, dengan jalur kebijakan yang berpotensi konsisten terhadap kenaikan suhu global sekitar 4°C pada 2100 jika tidak ada percepatan signifikan.
Komitmen korporasi terhadap net-zero juga masih terbatas di mana 42% perusahaan memiliki target net-zero. Dan hanya lima perusahaan yang tervalidasi oleh Science Based Targets initiative (SBTi). “Hanya sembilan perusahaan yang berhasil memenuhi ketentuan ESG mulai dari Scope 1, 2, dan 3 secara komprehensif,” jelas Jigar.
Di negara seperti Singapura dan Malaysia, komitmen jangka menengah dan validasi ilmiah cenderung lebih matang. Dalam indikator sosial, 40% perusahaan Indonesia melaporkan tenaga kerja perempuan mencakup lebih dari 30% tenaga kerja mereka. Angka ini jauh tertinggal dari negara di Asia lain seperti Thailand yang mana 84% perusahaan memiliki tenaga kerja perempuan. Sementara negara lain seperti Singapura mencakup 78% dan Malaysia 63%.
Meski demikian, Jigar menyebut, tren di Indonesia menunjukkan perbaikan. Sebanyak 52% perusahaan Indonesia meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan dalam periode 2022–2024.
Indonesia juga memiliki potensi besar dalam transisi hijau, termasuk energi terbarukan dengan kapasitas sekitar 3.692 GW, cadangan nikel terbesar dunia, dan pertumbuhan kendaraan listrik yang pesat. Namun, implementasi masih terkendala oleh faktor struktural seperti dominasi batu bara, peran ganda PLN dalam sistem kelistrikan, serta pasar karbon yang masih rendah likuiditasnya.
