Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Permintaan Maaf dari Ketua BEM UGM
Seorang tokoh muda yang kini menjadi sorotan publik adalah Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam menyampaikan pandangan terkait isu-isu sosial dan politik. Namun, pernyataannya yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto dengan istilah “bodoh” menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat.
Tiyo menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat penggunaan diksi tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kata “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal terhadap presiden. Menurutnya, istilah itu digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam menangani masalah-masalah mendasar di masyarakat.
Permintaan Maaf dan Konteks Kritik
Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tiyo menjelaskan bahwa penyebutan kata “bodoh” dalam konteks kritik kebijakan memang menimbulkan ketidaknyamanan. Ia mengakui bahwa bahasa yang digunakan mungkin kurang tepat, tetapi ia tidak menarik kritik yang telah disampaikan.
“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ujarnya.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bahasa yang digunakan dalam ruang publik. Namun, ia menekankan bahwa kritik tetap valid dan penting untuk disampaikan agar bisa menjadi bahan evaluasi.
Makna “Bodoh” yang Dimaksud
Tiyo menjelaskan bahwa kata “bodoh” yang ia gunakan bukanlah sindiran terhadap kepribadian presiden. Ia menilai bahwa istilah tersebut merujuk pada inkompetensi dalam tata kelola kebijakan negara. Menurutnya, kritik ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dinilai tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar di masyarakat.
Ia menilai bahwa pendidikan justru lebih mendesak untuk diselesaikan dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun tidak menafikan isu stunting. Baginya, akses pendidikan yang layak harus menjadi prioritas utama.
Tragedi di NTT dan Akumulasi Kemarahan Publik
Kemarahan publik semakin memuncak setelah kabar tentang seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000. Peristiwa ini menjadi simbol pahit ketimpangan dan kegagalan negara dalam memastikan akses pendidikan yang layak.
Menurut Tiyo, peristiwa tersebut menjadi dasar kuat bagi kritik yang ia sampaikan. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menangani masalah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kritik terhadap MBG dan Langkah BEM UGM
Lebih lanjut, Tiyo menjelaskan bahwa pernyataan kerasnya juga berangkat dari kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program MBG. Ia menyebut bahwa langkah BEM UGM yang sempat menjadi perhatian publik ketika mengirimkan surat kepada UNICEF juga menjadi salah satu faktor.
Menurutnya, realitas yang dirasakan masyarakat adalah bahwa pendidikan justru lebih mendesak untuk diberi solusi dibandingkan program MBG. Ia menilai bahwa kebijakan yang diambil belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Stunting Harus Ditangani, Tapi Bukan dengan Logika Proyek
Meski tidak menafikan isu stunting, Tiyo mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani masalah ini. Ia menegaskan bahwa metode pengentasan stunting mestinya tidak menggunakan logika proyek, tetapi lebih fokus pada program atau gerakan yang berkelanjutan.
Bagi Tiyo, pendekatan berbasis proyek berisiko menjauhkan kebijakan dari kebutuhan riil masyarakat dan tujuan jangka panjang pembangunan manusia.
Kritik atas Kebuntuan Ketatanegaraan
Selain itu, Tiyo juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai kebuntuan dalam mekanisme ketatanegaraan. Ia menyebut bahwa jalur perbaikan melalui eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dinilai tidak lagi berjalan efektif.
Dalam kondisi tersebut, ia memandang perlu adanya perhatian dan solidaritas yang lebih luas, bahkan dari masyarakat internasional. Ia berharap warga dunia dapat membantu rakyat Indonesia dalam menyelamatkan masa depan bangsanya.
Kritik Substansi, Bukan Serangan Personal
Di akhir penjelasannya, Tiyo menegaskan bahwa seluruh pernyataan dan diksi keras yang ia gunakan ditujukan pada substansi kebijakan, bukan pada pribadi presiden sebagai individu. Meski menuai pro dan kontra, ia menegaskan bahwa kritik adalah bentuk kepedulian.
Dan di tengah kegaduhan yang muncul, ia memilih untuk tetap berdiri pada substansi, sembari mengakui bahwa bahasa juga memiliki konsekuensi yang tak bisa diabaikan.
