Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan dari kebijakan ini tidak hanya sekadar menjaga stabilitas pasokan dan harga selama momen tertentu seperti Ramadan dan Idulfitri, tetapi juga memastikan harga yang terkendali bahkan bisa menurun meskipun ada dinamika global yang masih berfluktuasi.
Dalam wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menjelaskan pendekatan baru pemerintah yang fokus pada pembenahan hulu hingga hilir. Hal ini mencakup reformasi regulasi pupuk, penyesuaian harga pembelian gabah, pengendalian alih fungsi lahan sawah, serta penguatan cadangan beras nasional.
Stok beras yang diklaim mencapai lebih dari 3 juta ton di gudang Bulog disebut sebagai bantalan strategis untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan instrumen seperti operasi pasar dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dilengkapi dengan pengawasan oleh Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan efisien dan bebas dari spekulasi.
Berkat swasembada beras yang berhasil dicapai tahun lalu, Indonesia bahkan mampu menurunkan harga beras secara global. “Sepanjang sejarah, kita bisa menurunkan harga beras dunia. Dulu kalau kita impor beras, satu tonnya US$610. Sekarang cuma US$340-360 per ton,” kata Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan.
Kesiapan Pemerintah Menjelang Ramadan
Pemerintah memiliki instruksi jelas dari Presiden Prabowo untuk menjaga harga pangan agar tidak naik, bahkan harus turun. Untuk itu, berbagai kebijakan telah diambil, termasuk diskon tiket sebesar 50% menjelang Lebaran dan bantuan pangan berupa beras 10 kg plus minyak goreng 2 liter.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pasar murah melalui Satgas Pangan yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, kementerian terkait lainnya, dan Polri. Jika ada tindakan ilegal seperti penimbunan atau manipulasi stok, Satgas akan langsung menangani.
Selama momentum Natal, Lebaran, dan Tahun Baru, stabilitas harga dan pasokan berhasil dijaga. Bahkan, beberapa produk mengalami penurunan harga. Di samping itu, stok beras dan komoditas lainnya cukup melimpah.
Pengkoordinasian Lintas Kementerian
Untuk memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah rutin mengadakan rapat koordinasi. Salah satu langkah penting adalah revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur alih fungsi lahan sawah. Dulu, alih fungsi lahan sawah mudah terjadi, sehingga mengurangi luas lahan pertanian. Kini, aturan diperketat agar produksi padi tetap stabil.
Selain itu, pemerintah meningkatkan harga pembelian gabah dan menyederhanakan regulasi pupuk. Sebelumnya, petani kesulitan mendapatkan pupuk karena banyak aturan. Kini, pupuk sudah tersedia sebelum tanam dan jumlahnya ditingkatkan.
Swasembada Pangan dan Produksi Protein
Swasembada beras telah tercapai, dan kini fokus pemerintah berpindah ke protein, khususnya ikan. Produksi ikan tahun ini sangat tinggi, dan pemerintah berupaya meningkatkan nilai tukar nelayan melalui program kampung nelayan. Di sini, nelayan dibantu dengan cold storage dan koperasi untuk meningkatkan daya tawar dan produktivitas.
Selain ikan, produksi ayam juga ditingkatkan. Program Day Old Chick (DOC) diperbanyak, baik untuk petelur maupun penggemukan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mencakup 82,9 juta penerima manfaat.
Koperasi Desa dan Ekonomi Rakyat
Ekonomi rakyat menjadi fokus utama pemerintah. Koperasi desa (Kopdes) yang jumlahnya mencapai 80.000, berperan sebagai offtaker untuk hasil pertanian dan peternakan. Dengan demikian, perekonomian di daerah dapat berkembang, bukan hanya bergantung pada Jakarta.
Pemerintah juga berupaya mengurangi kemiskinan melalui kebijakan pangan yang mendasar. Sebanyak 30% kelompok miskin berasal dari petani padi, jagung, nelayan, dan peternak. Dengan kebijakan yang tepat, mereka bisa diangkat dari kemiskinan.
Keamanan Pangan dan Lingkungan
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan keamanan pangan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Program pengolahan sampah menjadi energi sedang dijalankan, meski membutuhkan waktu lima tahun untuk mencapai hasil optimal.
Presiden Prabowo Subianto memiliki visi jangka panjang untuk membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Dengan kebijakan-kebijakan strategis yang menyentuh langsung ke masyarakat, harapan besar diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
