Jejak Hukum Saldi Isra di Perkara Penting Sebelum Tangani Gugatan Roy Suryo

Kritik Tegas Saldi Isra terhadap Permohonan Uji Materi Roy Suryo

Hakim Konstitusi Saldi Isra kembali menunjukkan sikap tegasnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung pada Selasa (10/2/2026). Ia mengkritik permohonan uji materi yang diajukan oleh Roy Suryo dan pihak terkait, dengan menilai bahwa permohonan tersebut belum menjelaskan secara jelas kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional yang dialami para pemohon.

Saldi menekankan pentingnya bukti konkret dalam setiap permohonan pengujian undang-undang. Ia menyatakan bahwa pemohon harus mampu membuktikan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian yang mereka alami. Hal ini menjadi salah satu prinsip utama dalam proses hukum acara MK.

Dalam sidang tersebut, Saldi meminta para pemohon untuk lebih detail dalam menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam permohonan uji materi ini. Menurutnya, kejelasan identitas pemohon sangat penting agar MK dapat memahami dasar hukum dari permohonan tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya melampirkan dokumen resmi seperti penetapan tersangka sebagai bukti pendukung dalil permohonan.

Konsistensi dalam Standar Hukum Acara MK

Saldi Isra dikenal konsisten dalam menjaga standar ketat hukum acara di MK. Dalam berbagai perkara strategis, ia selalu menegaskan pentingnya memenuhi aspek legal standing dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian yang diklaim. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Saldi untuk memastikan bahwa MK hanya menguji norma yang benar-benar merugikan hak konstitusional warga negara, bukan sekadar ketidakpuasan politik atau perasaan.

Ia juga menegaskan bahwa MK bukan forum untuk menguji ketidakpuasan semata, melainkan tempat menguji norma yang secara langsung merugikan hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini telah menjadi ciri khas dalam kiprahnya sebagai Hakim Konstitusi.

Tiga Opsi Penentu Nasib Gugatan

Setelah meninjau permohonan uji materi tersebut, Majelis Hakim MK memberikan tiga opsi kepada pemohon:

1. Memperbaiki Permohonan
   
   Pemohon diberi waktu maksimal 14 hari untuk melakukan perbaikan. Batas akhir perbaikan ditetapkan pada 23 Februari pukul 12.00 WIB. Jika lewat batas waktu tersebut, permohonan awal akan digunakan, yang berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

2. Menarik Permohonan
   
   Pemohon dapat mencabut gugatan dan menyusunnya ulang dengan argumentasi serta bukti yang lebih lengkap. Namun, konsekuensinya adalah proses harus dimulai dari awal.

3. Melanjutkan Tanpa Perbaikan
   
   Opsi ini memungkinkan pemohon melanjutkan permohonan sebagaimana diajukan. Meski demikian, risiko besar tetap ada jika syarat formal tidak terpenuhi, sehingga permohonan bisa dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara.

Rekam Jejak Saldi Isra dalam Perkara Strategis

Sikap tegas Saldi Isra dalam perkara ini memperpanjang daftar perannya dalam berbagai kasus penting di Mahkamah Konstitusi. Sejak dilantik sebagai Hakim Konstitusi, ia dikenal vokal dalam memperkuat standar pembuktian, menjaga marwah konstitusi, dan mendorong argumentasi hukum yang presisi.

Beberapa perkara besar yang pernah ditangani Saldi Isra antara lain:

1. Uji Formil UU Cipta Kerja (2021)
   
   MK mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Saldi Isra menjadi bagian dari mayoritas hakim yang menilai terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang tersebut.

2. Sengketa Hasil Pilpres 2019
   
   MK menolak seluruh permohonan. Saldi Isra turut dalam sidang tersebut dan menilai bahwa dalil kecurangan tidak terbukti secara hukum.

3. Uji Materi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka (2023)
   
   MK menyatakan sistem proporsional terbuka tetap konstitusional untuk Pemilu 2024. Saldi Isra menjadi bagian dari mayoritas hakim yang mempertahankan sistem tersebut.

4. Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan KPK (2023)
   
   MK mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Saldi Isra turut dalam majelis yang menyepakati perubahan tersebut.

5. Gugatan Presidential Threshold
   
   MK menolak permohonan dan menyatakan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka. Saldi Isra menjadi bagian dari majelis hakim dalam sejumlah perkara terkait isu ini.