Peran BPI Danantara dalam Pembiayaan Industri Tekstil
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengelola investasi yang memiliki return rendah, asalkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa BPI Danantara terbuka menerima investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter yang biasanya diterapkan, jika investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
“Kami terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kami apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” ujar Rosan di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. Ia menambahkan bahwa sebelum memutuskan mengelola investasi, BPI Danantara melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Parameter penilaian yang digunakan termasuk potensi penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, Rosan menyatakan bahwa BPI Danantara bersedia mengelola investasi meskipun nilai investasinya rendah, selama sesuai dengan parameter penilaian yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghidupkan kembali BUMN tekstil. Dalam hal ini, BPI Danantara berpotensi dilibatkan untuk menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar.
Rosan juga menyebutkan bahwa BUMN lain pernah mendapatkan penyehatan secara keseluruhan dari segi permodalan, pasar, dan offtaker. Dengan demikian, ia menyatakan terbuka untuk mengelola investasi BUMN tekstil. “Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset, ya kita lihat. Selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal,” tambahnya.
Langkah Pemerintah dalam Membentuk BUMN Tekstil Baru
Tiga hari setelah Presiden Prabowo mengadakan rapat bersama beberapa pimpinan Kabinet Merah Putih soal transformasi industri nasional di sektor industri tekstil, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil. Politikus Golkar ini mengatakan rencana tersebut merupakan arahan dari Presiden saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026 lalu.
Alasan pemerintah membentuk BUMN tekstil baru adalah karena industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS. “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan 6 miliar (dolar AS) nanti akan disiapkan oleh Danantara,” kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta.
Rencana Penguatan Industri Tekstil
Dari hasil studi yang telah rampung, rencana pembentukan BUMN tekstil baru akan dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar melalui BPI Danantara. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.
“Apa yang sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar (dolar AS), bisa naik ke 40 miliar (dolar AS) dalam 10 tahun, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil,” ujar Airlangga.
Masalah pada Rantai Nilai Tekstil
Airlangga mengatakan saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut. Dengan adanya BUMN baru ini, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan mampu bersaing di pasar global.
