JAKARTA, Indonesiadiscover.com
Sejumlah analis ekonomi menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun 2026 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, hal ini perlu disikapi dengan realistis dan penuh kehati-hatian oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan bahwa optimisme Menteri Keuangan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen patut diapresiasi. Ia menilai langkah-langkah seperti percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun serta penguatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, Ajib juga mencatat bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah bersama DPR RI masih menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen. Sementara itu, pelaku usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara 5,0 sampai 5,4 persen.
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 2026 dapat mencapai target 6 persen, Apindo menyarankan beberapa prasyarat strategis yang harus menjadi prioritas utama pemerintah:
Penciptaan lapangan kerja berkualitas
Seluruh kebijakan pemerintah seharusnya bermuara pada peningkatan penyerapan tenaga kerja formal. Investasi perlu diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sambil mencegah pola investasi turnkey, terutama di level pekerjaan dasar. Penerapan rasio tenaga kerja lokal secara konsisten juga diperlukan.Bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif
Tahun 2025 dinilai sebagai fase transisi menuju kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan. Namun, ruang fiskal yang sempit, potensi shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN menjadi tantangan yang harus diatasi. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip collect more, spending better, sementara kebijakan moneter tetap menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.Efisiensi biaya usaha secara universal
Agenda ini mencakup pemangkasan biaya kepatuhan, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.Peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia
Percepatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, reformasi vokasi, reskilling dan upskilling, serta penguatan literasi digital sangat penting. Tuntutan kenaikan upah harus sejalan dengan peningkatan produktivitas agar daya saing nasional terjaga.Pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok
Kemitraan yang terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.Kesinambungan partisipasi aktif dunia usaha
Dibutuhkan mekanisme kolaborasi yang responsif melalui policy feedback loop, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada realitas dunia usaha.
Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target yang ditetapkan, sambil tetap menjaga stabilitas dan inklusivitas ekonomi nasional.
