Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada Tahun 2026
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun mendatang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dapat mencapai angka 6 persen. Ia menilai target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
“Untuk tahun 2026, pertumbuhan harusnya bisa mencapai 6 persen. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujar Purbaya dalam jumpa pers yang diadakan di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Strategi Utama untuk Mencapai Target
Untuk mewujudkan target pertumbuhan 6 persen tersebut, pemerintah telah merancang beberapa strategi utama. Salah satu langkah kunci adalah percepatan belanja negara (front-loading) sejak awal tahun 2026. Dengan langkah ini, diharapkan roda perekonomian akan lebih cepat bergerak.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Ia menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk komunikasi strategis, bukan intervensi terhadap independensi bank sentral.
“Bukan saya mengintervensi, tapi kita memperkuat komunikasi dengan Pak Gubernur BI,” tambahnya.
Pemerintah juga mengandalkan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menghilangkan hambatan-hambatan investasi. Dengan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan aliran modal asing (Foreign Direct Investment) dapat meningkat signifikan sebagai motor penggerak ekonomi.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah vs Bank Indonesia
Meskipun optimis pada angka 6 persen, Bank Indonesia memiliki proyeksi yang sedikit lebih moderat. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi 2026 akan berada di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dengan titik tengah di angka 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang dipatok pada kisaran 4,6 persen hingga 5,4 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI menyampaikan bahwa dengan kebijakan fiskal yang kuat, pertumbuhan ekonomi memiliki peluang untuk meningkat. “Pertumbuhan ekonomi cenderung akan lebih tinggi dari titik tengah sekitar 5,3 persen, atau bisa didorong sampai 5,4 persen,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penutupan tahun 2025, Menkeu memprediksi angka pertumbuhan akan stabil di level 5,2 persen secara keseluruhan (full year), didorong oleh performa kuartal IV yang diperkirakan melampaui 5,5 persen.
Kritik dari Kalangan Akademisi
Di sisi lain, kalangan akademisi dan pengamat ekonomi memberikan kritik terhadap target-target tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di level 5 persen.
Esther memperingatkan pemerintah agar mulai beralih dari ketergantungan kronis terhadap konsumsi rumah tangga. Menurutnya, mengaktifkan mesin pertumbuhan lain adalah sebuah kewajiban atau “fardhu ain”.
“Cukup sudah ya, konsumsi rumah tangga ini sudah terlalu lama mendominasi dan berkontribusi secara dominan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,” tegas Esther.
Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pangan dan energi serta dinamika geopolitik global. Ketergantungan tinggi terhadap impor barang modal dan pangan juga menjadi titik lemah yang mengakibatkan devisa negara seringkali “parkir” di luar negeri.
Memperkuat Imunitas Ekonomi Nasional
Esther membandingkan imunitas ekonomi Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang dinilai lebih resilien terhadap fragmentasi perdagangan internasional. Untuk mengejar ketertinggalan daya saing, Indef mendorong penguatan pada tiga sektor utama:
- Ekspor: Mendorong hilirisasi agar komoditas yang dijual memiliki daya saing tinggi di pasar global.
- Bernilai Tambah: Mengoptimalkan nilai tambah dari produk lokal.
- Investasi Riil: Menarik modal yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif.
- Efektivitas Belanja Pemerintah: Memastikan pengeluaran negara menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) bagi rakyat kecil.
“Investasi, kemudian ekspor, dan pengeluaran pemerintah ini juga harus aktif, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak hanya 5 persen tapi bisa mencapai lebih dari 5 persen,” pungkasnya.
