Penerimaan negara diperkirakan tidak mencapai target tahun ini, sehingga membuat ruang gerak fiskal pemerintah semakin menyempit. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap kemampuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melewati batas aman sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Defisit APBN per November mencapai Rp 560,3 triliun atau sebesar 2,35% terhadap PDB. Meskipun demikian, pemerintah mematok target defisit APBN pada 2025 hanya sebesar 2,78%. Untuk mencapai target tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan berbagai paket taktis guna mengamankan defisit APBN agar tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengungkapkan bahwa secara outlook, defisit APBN tahun ini tidak akan menimbulkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. “Ini karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2025, Kamis (18/12).
Kemenkeu akan semakin gencar menerbitkan surat utang tenor jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada akhir 2025 hingga 2026. Suminto menjelaskan bahwa peningkatan penerbitan SPN dilakukan sejak memasuki kuartal keempat. Tujuannya adalah untuk pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, serta membangun manajemen kas yang lebih efisien.
Selain itu, Kemenkeu juga meningkatkan upaya mempercepat penagihan pajak dari para pengemplang pajak kelas kakap. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu juga melakukan pemanggilan kepada wajib pajak orang kaya atau high wealth individual (HWI). Langkah ini dirancang sebagai respons cepat untuk mengamankan APBN sekaligus memastikan defisit tidak melebihi batas psikologis.
Pemerintah Butuh Instrumen Cepat
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai langkah Kemenkeu tersebut tepat, terutama dalam menjaga kredibilitas APBN ketika penerimaan negara berpotensi tidak mencapai target atau shortfall. Realisasi pendapatan negara baru mencapai 82,1% per November, dari outlook atau proyeksi hingga akhir tahun sebesar Rp 2.865,5 triliun.
“Pemerintah butuh instrumen cepat yang bisa dieksekusi tanpa mengganggu layanan publik. SAL memberi bantalan likuiditas paling instan,” kata Syafruddin kepada Indonesiadiscover.com.co.id, Jumat (10/12). Ia juga menilai bahwa langkah penagihan tunggakan pajak sangat tepat. Hal ini bisa memperkuat rasa keadilan dan memperbaiki kepatuhan, terutama ketika otoritas pajak menargetkan kasus bernilai besar dengan bukti kuat dan prosedur bersih.
Semua langkah pemerintah tersebut dapat membantu menjaga defisit di level yang dianggap aman dalam jangka pendek. “Terutama dengan mengurangi tekanan kas di akhir tahun dan menutup gap pembiayaan,” ujar Syafruddin.
Langkah Kemenkeu Opsi Realistis Jaga Defisit APBN
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet menilai, dalam jangka pendek, langkah Kemenkeu itu merupakan opsi yang paling realistis. Sebab, pemerintah hampir tidak memiliki ruang untuk menaikkan tarif pajak, baik secara ekonomi maupun politik.
“Di kondisi seperti ini, menggunakan instrumen yang sudah tersedia menjadi opsi paling realistis,” kata Yusuf. Menurutnya, penggunaan SAL secara teknis merupakan keputusan yang rasional. SAL pada dasarnya merupakan tabungan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Ketika suku bunga global masih tinggi dan biaya utang mahal, memilih memakai tabungan daripada menambah utang baru jelas lebih efisien,” ujar Yusuf. Ia menilai, hal ini bisa menekan beban bunga di masa depan serta memberi ruang bernapas pada APBN dalam tahun berjalan.
Namun, tetap ada risiko di dalamnya. “Begitu dipakai, ya habis. Artinya, ini menyelesaikan tekanan hari ini, tapi sekaligus mengurangi bantalan untuk esok hari,” katanya.
Pemerintah Jangan Buru-buru Terbitkan Obligasi
Yusuf menekankan bahwa penerbitan SPN merupakan mekanisme yang wajar dalam menutup defisit. Namun, yang menjadi kunci bukan instrumennya, melainkan waktu dan skala. “Dengan adanya SAL sebagai bantalan, pemerintah tidak perlu terburu-buru menerbitkan obligasi dalam jumlah besar di awal tahun, yang bisa menekan pasar dan mendorong yield naik,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, SPN berjangka pendek lebih berfungsi sebagai alat untuk mengelola mismatch kas bulanan. Menurut dia, hal ini merupakan langkah yang normal dari manajemen kas negara. Menurutnya, semua langkah Kemenkeu, secara teknis bisa menjaga defisit tetap aman sesuai target. “Defisit bisa dijaga tetap terlihat rapi, mungkin di kisaran 2,5% hingga 2,8% dari PDB,” kata Yusuf.
Namun, Yusuf mengatakan defisit bisa terhindar dari level psikologis karena pemerintah hanya mengandalkan bantalan yang sudah ada. “Bukan karena fondasi penerimaan negara benar-benar menguat,” ujar Yusuf. Oleh karena itu, ia menyoroti risiko yang mungkin timbul. Terlebih karena SAL yang sifatnya sekali pakai.
Yusuf mengatakan, jika SAL pada tahun ini digunakan cukup agresif, maka tahun depan ruang fiskal akan jauh lebih sempit. Jika pada saat yang sama ekonomi global melambat, harga komoditas turun, dan penerimaan pajak melemah, pemerintah akan kehilangan opsi yang paling fleksibel. “Pada titik itu, pilihannya tinggal dua yaitu menambah utang lebih agresif atau memangkas belanja. Lalu keduanya punya konsekuensi ekonomi dan politik yang tidak ringan,” kata Yusuf.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Riza Annisa Pujarama juga menilai langkah yang dilakukan pemerintah sesuai dengan regulasi. Optimalisasi penerimaan perpajakan, penerbitan surat utang sudah ditentukan dalam APBN, dan penggunaan SAL sudah sesuai dengan aturannya. Jika melihat dari outlook-nya dan capaian yang ada, Riza memprediksi defisit APBN pada tahun ini masih terjaga. “Defisit kemungkinan besar akan masih dalam batas yang ditetapkan, tidak lebih dari 3%,” ujar Riza.
