PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN telah menyalurkan sebesar Rp 10,5 triliun dari total dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun yang disimpan di bank tersebut. Dengan demikian, tingkat penyaluran dana tersebut baru mencapai 42 persen dari total dana yang tersedia.
Angka ini tergolong lebih rendah dibandingkan dengan beberapa bank lain yang termasuk dalam Himbara dan juga menerima dana pemerintah. Sebagai contoh, Bank Mandiri telah menyalurkan sebesar 74 persen dari dana pemerintah; BRI mencapai 62 persen; BSI sebesar 55 persen; dan BNI sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BTN masih memiliki tantangan dalam mempercepat proses penyaluran dana tersebut.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa perbedaan porsi kredit antara BTN dengan bank lain menjadi salah satu faktor penyebabnya. “Kami (kredit korporasi) tidak sebanyak mereka,” ujarnya saat berbicara kepada awak media di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Meski BTN juga menyalurkan kredit korporasi, Nixon menyatakan bahwa mayoritas kredit yang diberikan oleh BTN adalah kredit konsumer, terutama untuk Kredit Kepemilikan Rumah. Ia menambahkan bahwa rata-rata kredit yang disalurkan BTN selama ini mencapai sebesar Rp 10 triliun setiap bulannya. Nixon menargetkan agar seluruh dana pemerintah yang ada di BTN dapat tersalurkan pada November 2025.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa BTN telah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah. Purbaya menyatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke kantor BTN bersama Danantara dalam waktu dekat. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek progres penyaluran dana negara. Sebelumnya, ia juga telah melakukan inspeksi ke Bank Mandiri dan BNI.
Purbaya juga membuka kemungkinan untuk memindahkan dana dari BTN jika penyaluran tidak berjalan sesuai harapan. “Kalau dia (BTN) nggak bisa serap, ya, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” katanya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senin, 13 Oktober 2025.
