Indonesia kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan dan etika di ruang digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) Grok yang dimiliki oleh Elon Musk.
Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengambil tindakan tersebut. Keputusan ini dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap aman dan beretika, serta melindungi masyarakat dari risiko konten berbahaya yang menggunakan teknologi AI.
Alasan Pemutusan Akses
Menurut Menteri Meutya, pemutusan akses Grok dilakukan karena adanya dugaan penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake. Konten-konten ini dapat merusak martabat dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Ia menegaskan bahwa praktik deepfake bermuatan seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah proaktif dengan memutus akses aplikasi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Pemerintah juga menilai bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah bebas hukum. Penyalahgunaan AI untuk membuat konten seksual nonkonsensual dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Tindakan Lanjutan
Selain memutus akses Grok, Kemkomdigi juga meminta X selaku pengelola platform untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang diajukan oleh penyelenggara sistem elektronik.
Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan ini mewajibkan setiap platform untuk memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.
Tanggapan Pakar
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah sudah tepat dan patut diapresiasi. Ia menilai Indonesia bisa menjadi pelopor dalam memastikan platform digital yang aman.
Menurutnya, jika suatu platform terbukti memberikan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, maka pemblokiran adalah pilihan yang wajar.
Alfons menegaskan bahwa penyedia platform digital tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta hukum di negara tempat mereka beroperasi.
“Nilai-nilai moral tiap negara berbeda. Apa yang mungkin dianggap wajar di negara lain, belum tentu cocok di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk seluruh dunia,” ujar Alfons.
