PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono untuk mengkaji ulang desain bagunan. Khususnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif.
“Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya. Beliau (Presiden Prabowo) minta direview lagi,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Prabowo, kata Basuki, juga memerintahkan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam membentuk tim desain. Sehingga, akan memudahkan bagi Presiden dalam memantau perkembangan pembangunan ke depan.
“Ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya,” bebernya.
Oleh karenanya, Basuki mengungkap dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029. Anggaran tersebut akan dipakai untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan wilayah pemerintahan.
“Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan,” tandasnya. (P-5)
