KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Terkait Penyitaan Aset Eks Kajari HSU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN). Gugatan ini terkait sah atau tidaknya penyitaan aset yang dilakukan lembaga antirasuah dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat APN.
Proses Hukum yang Profesional
Menanggapi langkah hukum tersebut, KPK menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap APN, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, telah dilakukan secara profesional dan didasari oleh alat bukti yang kuat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya menghormati hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagai bagian dari kontrol yudisial.
Namun, ia memastikan bahwa penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti dalam perkara pemerasan di lingkungan Kejari HSU bukan didasari asumsi. “KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka pada perkara dugaan tindak pemerasan dalam penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari aspek formil maupun materiil,” kata Budi kepada wartawan.
Budi menekankan bahwa penanganan perkara ini didukung oleh fakta hukum yang jelas. Tim penyidik telah mengantongi keterangan para pihak, dokumen, serta barang bukti lain yang saling bersesuaian yang didapat dari peristiwa tangkap tangan maupun pengembangan penyidikan. “KPK pastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan kecukupan bukti, bukan asumsi, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law,” tegasnya.
Sidang Perdana Praperadilan
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), permohonan praperadilan Albertinus terdaftar dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Jumat, 23 Januari 2026. Klasifikasi perkara yang digugat adalah sah atau tidaknya penyitaan. PN Jaksel telah menjadwalkan sidang perdana praperadilan ini pada Jumat, 6 Februari 2026 mendatang di Ruang Sidang 06.
Meski demikian, belum tercantum nama hakim tunggal yang akan mengadili perkara tersebut. Kendati materi gugatan tidak merinci barang bukti spesifik yang dipermasalahkan, KPK sebelumnya menyita sejumlah aset dari Albertinus. Salah satu yang menjadi sorotan adalah satu unit mobil Toyota Hilux pelat merah milik Pemerintah Daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang ditemukan terparkir di rumah dinas Kajari HSU saat penggeledahan.
Penyidik menduga mobil tersebut merupakan aset bawaan dari jabatan lama Albertinus saat bertugas sebagai Kajari Tolitoli yang tidak dikembalikan, melainkan dibawa ke tempat tugas barunya di Kalimantan Selatan. Selain kendaraan, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar Rp 318 juta dari kediaman tersangka saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2025 lalu.
Konstruksi Perkara
Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 18 Desember 2025. Albertinus bersama Kasi Intel Asis Budianto (ASB) dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi (TAR) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di HSU, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Dalam konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, Albertinus diduga menerima aliran dana sekurang-kurangnya Rp804 juta. Modus yang digunakan adalah mengancam akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di dinas-dinas tersebut jika tidak menyetorkan sejumlah uang. Selain pemerasan, Albertinus juga diduga melakukan pemotongan anggaran internal kejaksaan untuk dana operasional pribadi.
Dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini, KPK menyebut telah mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai wujud sinergi antar-aparat penegak hukum. “Tim Kejaksaan Agung juga membantu mengamankan pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses penyidikannya di KPK,” ujar Budi.
