KEMENTERIAN Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Rakornas Investasi 2024 mengangkat tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’. Acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun untuk mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
“Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa sampai Januari-September 2024 kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%,” lanjut Rosan.
Foto: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani
Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.
Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.
Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.
Peta Jalan Hilirisasi
Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.
Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.
Dia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah. Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024.
Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.
Optimalisasi Infrastruktur
Hadir dalam Rakornas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.
“Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.
Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tengah tantangan global, bisa kita optimalkan dengan kebijakan konsumsi, investasi, dan ekspor. Adapun hilirisasi untuk mencapai pertumbuhan 8% memerlukan penciptaan nilai tambah di dalam negeri dengan cara mengolah sumber daya alam lebih inovatif dan kreatif, penguasaan teknologi tinggi untuk proses produksi, penguasaan rantai logistik dan pembiayaan, membangun ekosistem ekonomi yang memiliki efek berlipat, menciptakan lapangan kerja produktif (menaikkan kelas menengah), hingga menjaga keseimbangan alam secara optimal dan berkesinambungan.
“Kalau yang lalu mengandalkan minyak sawit, tekstil, dan migas. Kalau sekarang kita menambah dengan hilirisasi dan ekonomi digital,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga mempercepat hilirisasi di sektor ekonomi biru sebagaimana disampaikan Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.
“Produksi ikan di Indonesia baik budi daya maupun tangkapan rata-rata mencapai US$5,5 miliar dengan negara tujuan AS, Tiongkok, Jepang, ASEAN, hingga Uni Eropa. Indonesia kuat di komoditas udang, sotong, gurita, rajungan, kepiting, tuna, hingga rumput laut yang bisa didorong menjadi hilirisasi. Tentang ekonomi biru perlu ada kebijakan kuat untuk keberlanjutan seperti memperluas area konservasi laut, serapan karbon laut agar 5 kali lebih tinggi, penangkapan di laut harus terukur tidak bisa bebas,” jelas Sakti.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lifting minyak Indonesia pada 1996-1997 mampu menghasilkan sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per hari. Sementara konsumsi masyarakat hanya 600 ribu barel per hari. Pendapatan negara pada saat itu 40% dari sektor hulu migas. Kini, konsumsi minyak per hari mencapai 1,6 juta barel dan lifting hanya 600 ribu barel per hari. Jadi, Indonesia harus mengimpor 1 juta barel per hari.
“Program Pak Prabowo salah satunya adalah kedaulatan energi dan hilirisasi karena sekitar 49% pemakaian BBM ada di sektor transportasi dan 30% lebih sektor industri. Di Indonesia ada 44 ribu sumur minyak. Sementara yang produktif 16 ribu lebih. Lifting minyak di Indonesia sekitar 65% dari Pertamina dan 26% dari Exxon. Ke depan negara harus menerapkan kebijakan B-40, B-50, dan B-60. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa metanol. Kita butuh metanol 2 juta sampai 2,3 juta ton. Ini membutuhkan hilirisasi di sektor migas,” kata Bahlil.
Kemitraan pengusaha-UMKM
Sementara itu, pada Forum Kemitraan Investasi (FKI) di Jakarta, Kamis (12/12), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani juga mengingatkan komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kolaborasi antara pengusaha besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Acara FKI tersebut dihadiri lebih dari 500 peserta secara fisik yang berasal dari 200 pelaku usaha besar dan asosiasi termasuk 300 pelaku UMKM dan pemerintah provinsi/daerah. Sedangkan jumlah peserta yang hadir secara virtual mencapai 500 peserta.
FKI merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha besar dan UMKM yang telah mendukung pelaksanaan program kemitraan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Menurut Rosan, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari usaha besar untuk mensukseskan program kemitraan ini untuk pengembangan UMK sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Rosan menegaskan bahwa kolaborasi antara sektor investasi dan UMKM perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Rosan pun memaparkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencatatkan kesepakatan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar senilai Rp3,9 triliun dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Rosan menjelaskan UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi kurang lebih 60% dari PDB. UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97% dari total 140 juta orang UMKM. Meski begitu, kontribusi UMKM pada ekspor relatif kurang optimal karena masih di angka 16%. Tetapi pemerintah terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini terus meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan secara khusus memberikan apresiasinya kepada 100 pelaku UMKM disabilitas yang turut menjadi bagian dari program kemitraan investasi. Rosan menegaskan, keterlibatan pelaku UMKM disabilitas sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha.
“Oleh sebab itu, di dalam kebijakan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selalu mengutamakan peran UMKM ke depan agar semakin besar, berjalan, meningkat, dan yang paling penting bagaimana peningkatan dari produktivitas SDM. Kita harapkan kolaborasi sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama-sama dengan Kementerian UMKM menjadi hal yang penting dalam rangka meningkatkan peran UMKM,” jelas Rosan.
Dia memaparkan pada realisasi investasi yang sudah tercapai, kurang lebih 76% atau berjumlah Rp1.261,43 triliun dan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,8 juta atau tumbuh sekitar 118%. Tidak hanya itu, jika dilihat dari data Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM bahwa berdasarkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha didominasi pelaku UMKM.
“Jadi sejak OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) per 10 Desember 2024 jumlah NIB tercatat sebanyak 11.370.330 lebih dari 99% merupakan usaha UMKM. Oleh sebab itu, kami melihat investasi yang masuk yang di bawah koordinasi kami ini juga harus memberikan kontribusi kepada perkembangan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Rosan.
Target investasi akan terus meningkat di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Tahun ini pemerintah ditargetkan harus mendapatkan investasi sekitar Rp1.650 triliun. Sementara tahun depan menjadi Rp1.900 triliun lebih dan tahun selanjutnya terus meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya target tersebut otomatis meningkat juga porsi UMKM di Indonesia.
“Kami mengharapkan UMKM siap bekerja sama dengan pengusaha hingga para investor yang berinvestasi di daerahnya masing-masing. Jadi, kami juga mengharapkan kesiapan karena investasi yang masuk akan meningkat dan diharapkan ini juga mempunyai dampak multiplier effect yang sangat baik di daerahnya masing-masing. Paling penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan ini terus berjalan dan tumbuh ke depan,” tutur Rosan.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama kemitraan serta kepada para peraih penghargaan baik untuk usaha besar maupun para mitra UMKM. Dengan adanya penandatangan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat UMKM sekaligus meningkatkan nilai ekspor dari UMKM.
Ketua Umum Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan peran hilirisasi pada pengembangan UMKM adalah menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga membantu mempertemukan antara UMKM dengan pengusaha besar agar bisa bekerja sama. Plt Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu gotong royong sejak 2021 sampai saat ini dengan membangun hilirisasi pada 28 komoditas yang tinggal dijalankan dan berbagi peran masing-masing. (S-1)
