IndonesiaDiscover –
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol). Saat ini, negara telah memberikan anggaran sebesar Rp1.000 per suara yang diperoleh partai dalam pemilu.
“Berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai parpol supaya berkurang masalah yang terjadi korupsi dan lain-lain adalah 10.000,” ujar Bamsoet usai bertemu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan persoalan tingginya biaya politik turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menduga persoalan ini yang menjadi penyebab banyak anak muda gagal melenggang ke Senayan.
Baca juga : Poltracking Indonesia: Peta Koalisi Pilpres 2024 masih Dinamis
“Ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya,” jelasnya.
Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak turut dibahas. Bamsoet ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah.
“Karena ini sangat menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus,” terangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukukan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
“Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih,” pungkasnya. (Z-7)
