Jakarta, IndonesiaDiscover – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja selaku Ketua ASEAN-PAC menyelenggarakan ASEAN Parties Againts Corruption (ASEAN-PAC) Capacity Building Workshop pada 30-31 Mei 2023 di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta.
Dalam kegiatan berskala regional Asia Tenggara itu, mengusung tema “Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale” akan menjadi fokus utama.
Menurut keterangan tertulis yang diterima IndonesiaDiscover, Selasa (30/5/2023), pertemuan dilakukan secara hybrid, di mana 33 delegasi dari 10 negara anggota ASEAN-PAC dan perwakilan dari negara Timor Leste sebagai pengamat akan hadir secara langsung maupun secara virtual.
Hadir pula United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai mitra kerja sama ASEAN-PAC, yang turut membuka kegiatan dan juga menjadi pemateri dalam workshop itu.
Pertemuan Tingkat Tinggi antarnegara ASEAN itu akan dibuka langsung oleh Vice President ACU Kamboja Yonn Sipat, dilanjutkan dengan pidato utama yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Tema ASEAN-PAC 2023 kali ini membawa semangat bahwa seluruh negara di ASEAN harus meningkatkan ekosistem antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, dan peningkatan pencegahan korupsi di sektor publik dengan menggunakan teknologi di era digital.
Capacity Building Workshop itu bertujuan untuk mewadahi para praktisi dan pakar antikorupsi di dalam dan luar kawasan ASEAN dalam berbagi praktik dan pengalaman terbaik, yang akan berkontribusi pada pengembangan strategi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pemberantasan korupsi. Secara khusus, workshop ini memiliki tiga fokus pembahasan yaitu program pendidikan antikorupsi, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi di sektor publik.
Di hari pertama (30 Mei 2023), Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK membawakan topik “Anti-Corruption Certification: Public Participation in Eradicating Corruption with an Educational Strategy”. KPK akan mengupas program sertifikasi sektor antikorupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK sejak 2017, sebagai upaya memberantas korupsi dengan partisipasi masyarakat.
Sesi berikutnya di hari pertama akan menghadirkan Zulfadhli Nasution dari Direktorat Jaringan Pendidikan KPK, yang akan membahas “Integrity Assessment Initiative in Education Sector”. Akan dipaparkan strategi KPK dalam menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, baik melalui proses pembelajaran maupun dengan pembangunan integritas.
Di hari kedua (31 Mei 2023), dalam tema besar Pencegahan Korupsi, Niken Ariati selaku Koordinator Harian Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) akan membahas “The National Strategy for Corruption Prevention (Stranas-PK): Indonesia Collaborative Action”. Akan dipaparkan bagaimana Stranas PK Stranas PK menggunakan pendekatan digitalisasi untuk penyederhanaan proses bisnis dan kemudahan monitoring, sebagai bagain dari 15 aksi Stranas PK yang melibatkan 62 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana aksi.
Juga di hari kedua, Wahyu Dewantara Susilo dari Direktorat Monitoring KPK akan memaparkan “Integrity Assessment Survey”. KPK akan memperkenalkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai sebagai salah satu inisiatif untuk mencegah korupsi di lembaga publik (Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah), sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi dan upaya proaktif untuk mencegah korupsi secara sistemik pada pengelolaan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan SDM serta pelaksanaan tugas lembaga publik.
Foto: Dok KPK
