Kesiapsiagaan Bencana di Bali: Inisiatif Kolaboratif untuk Membangun Destinasi Wisata yang Tangguh
Bali saat ini sedang memasuki masa transisi ke musim kemarau yang dibayangi oleh potensi fenomena El Nino mulai April 2026. Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai inisiatif penanggulangan bencana terus bergulir, dilakukan oleh berbagai pihak. Menghadapi bencana tidak selalu menunggu saat bencana terjadi.
Bagian yang paling bisa dikontrol dalam penanggulangan bencana adalah saat pra bencana. Dalam kondisi itu, banyak hal yang dapat dipersiapkan dengan pelibatan banyak sektor. Selain juga penting untuk memahami saat tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
Sebagai unit koordinasi utama dalam menangani bencana di wilayah Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun perlu banyak bantuan amunisi. Salah satunya adanya dukungan penanggulangan bencana dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Jepang melalui A-PAD Indonesia.
Pasca perjalanan panjang pelibatan multisektoral, tahun 2026 A-PAD Indonesia kembali melanjutkan upaya kesiapsiagaan bencana yang diawali dengan kegiatan Diseminasi Program Penguatan Ketangguhan Sektor Pariwisata dan Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata di Wilayah Karangasem. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, Ir. I Ketut Sedana Merta, ST.,MT pada, Kamis 16 April 2026.
Di Bali, program penguatan tangguh bencana untuk sektor pariwisata yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri (MOFA) Jepang sudah berlangsung sejak tahun 2022. Dukungan ini dilakukan melalui kerjasama antara APAD Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Secara teknis dikerjakan bersama BPBD Karangasem dan Pemerintah Desa Tulamben.
Sedana Merta menyebutkan dalam pembukaan, bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dengan melibatkan semua unsur (helix) yang ada.
Menariknya, inovasi diinisiasi dengan penggabungan antara Desa Wisata dan Desa Tangguh Bencana menjadi Desa Wisata Tangguh Bencana (DEWATA-TANA). Inisiatif ini berkaca dari beberapa pengalaman penanganan darurat bencana di Kabupaten Karangasem, ditemukan bahwa dunia pariwisata sangat sensitif terhadap isu bencana.
“Contohnya Pandemi Covid-19, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Flu burung, flu babi dan tahun 2017 saat peningkatan aktivitas Gunung Api Agung, Saat itu Gunung Api Agung belum sepenuhnya erupsi, tapi kerugian negara sudah sampai 11 triliun akibat menurunnya aktivitas pariwisata di Bali,” paparnya.
Pengalaman bencana yang terjadi tersebut menjadi pemantik untuk perlu melakukan penguatan kapasitas penanggulangan bencana dibangun dari tingkat lokal (Desa). Sehingga pemerintah dan masyarakat Karangasem dapat lebih siap ketika menghadapi bencana.
Sedana menyebutkan DEWATA-TANA Desa Tulamben merupakan pilot project di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat dikembangkan di setiap desa yang memiliki potensi wisata. Sehingga dunia wisata di Indonesia dapat dikenal indah dan tangguh dari bencana.
Sebagai pulau kecil tempat bertumbuhnya pariwisata, Bali, NTB dan NTT memiliki catatan merah sebagai wilayah rawan bencana. Ingatan masyarakat yang belum lupa bagaimana dahsyatnya Siklon Tropis Seroja tahun 2021 yang menimpa NTT. Lebih dekat lagi bencana di Manggarai Barat akhir-akhir ini, seperti tanah longsor dan gempa.
Manggarai Barat yang memiliki topografi berbukit dengan curah hujan tinggi sering kali memicu bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan utama. Begitu juga di Lombok Barat NTB dan Karangasem Bali yang berada di dalam kawasan jalur cincin api. Terapit di area yang dekat dengan aktivitas vulkanik gunung api, gempa bumi dan tsunami menjadi latar belakang mengapa upaya ini sangat penting untuk terus dilanjutkan.
Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian panjang program yang telah dimulai sejak tahun 2016, dengan fokus awal pada penguatan forum pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi di Bali dan NTB. Awal periode, A-PAD Indonesia memfokuskan program pada penguatan kelembagaan serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam forum pengurangan risiko bencana.
Meski tahun awal program belum secara khusus menargetkan sektor pariwisata, Bali dan NTB sebagai pusat pariwisata nasional membuka ruang kontribusi dari sektor swasta. Melalui pendekatan penta helix, pelaku industri pariwisata turut memberikan perspektif strategis dalam pengembangan upaya penanggulangan bencana di kawasan destinasi.
Project Leader A-PAD Indonesia, Anton R. Purnama memaparkan perjalanan panjang program upaya kesiapsiagaan bencana kini sudah semakin disadari oleh multi sektor di wilayah pariwisata yang rawan bencana. Memasuki tahun 2020, program berkembang dengan memberikan perhatian khusus pada sektor pariwisata dalam hal ini melalui penerapan skema sertifikasi kesiapsiagaan bencana kepada pengusaha di dunia pariwisata.
Penentuan lokasi program dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi, dengan mempertimbangkan status Bali, NTB, dan Labuan Bajo sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi super prioritas nasional.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi A-PAD Indonesia sebagai multisectoral hub, yaitu membangun platform kolaborasi lintas sektor melalui berbagai inisiatif program. Dalam pelaksanaannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai leading sector, mengingat penanggulangan bencana bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak,” jelas Anton.
Program ini turut mengintegrasikan aspek penting seperti sistem peringatan dini, perlindungan tenaga kerja, serta kesiapsiagaan operasional di sektor pariwisata. Bersama para pemangku kepentingan utama, A-PAD Indonesia mendorong penyusunan standar kesiapsiagaan bencana bagi hotel dan resort, dengan memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih dengan regulasi yang telah ada.
“Salah satu hasil penting dari inisiatif ini adalah terbentuknya tim verifikator kesiapsiagaan bencana, yang berfungsi untuk memastikan bahwa standar yang telah disusun dapat diterapkan secara konsisten di lapangan,” ungkapnya.
Sepanjang tahun 2025, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan semakin memperkuat integrasi kesiapsiagaan bencana dalam tata kelola destinasi pariwisata. Mulai dari tingkat desa hingga lintas sektor, kesiapsiagaan kini semakin dapat diintegrasikan ke dalam bagian praktik sehari-hari.
Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, capaian yang ada mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan destinasi yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ke depan, A-PAD Indonesia akan terus memperkuat pendekatan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, serta responsif terhadap dinamika risiko bencana yang terus berkembang.
A-PAD Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di sektor manajemen bencana dengan fokus pada penguatan kemitraan multi-pihak dalam membangun ketangguhan sektor pariwisata. Sejak tahun 2017, APAD Indonesia telah menjalankan berbagai program penguatan ketangguhan industri pariwisata, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali sebagai dua provinsi dengan destinasi wisata utama yang memiliki potensi risiko bencana.
Pada periode 2020–2021, APAD Indonesia mengembangkan standar Hotel Tangguh Bencana di Bali dan NTB. Beberapa hotel di Lombok Barat telah melakukan uji coba self-assessment sebagai langkah awal menuju sertifikasi hotel aman bencana yang kemudian berkembang menjadi penyusunan standar sertifikasi Hotel Aman Bencana di NTB pada tahun 2021.
Pada tahun 2022, cakupan program diperluas ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui pengembangan standar minimum hotel tangguh bencana dengan mengadaptasi pendekatan yang telah dikembangkan sebelumnya di Lombok. Selain berfokus pada sektor pariwisata, APAD Indonesia juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa untuk memperkuat kesiapsiagaan komunitas di kawasan destinasi wisata.
Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, forum PRB desa, dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata yang aman dan tangguh terhadap bencana.
Memasuki tahun 2026, APAD Indonesia kembali melanjutkan upaya penguatan ketangguhan sektor pariwisata dan masyarakat di kawasan destinasi wisata melalui berbagai kegiatan program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta komunitas lokal.
Sebagai langkah awal pelaksanaan program, akan diselenggarakan Inception Meeting (Kick Off) yang bertujuan untuk memperkenalkan rencana kegiatan program tahun 2026, menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan, serta memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam mendukung implementasi program.
Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan terkait arah dan rencana pelaksanaan program tahun 2026. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, serta mendorong sinergi dalam mendukung implementasi program sehingga dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
