admin_indonesiadiscover Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto .(Metrotvnews/Fachri Audhia Hafiez) KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan agar instalasi militer harus jauh dari wilayah masyarakat sipil. Hal ini guna mencegah masyarakat sipil jadi korban
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Petugas bersiaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta(MI/Susanto) KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Trend Asia menyebut aduan mereka terkait pelanggaran kode etik penggunaan private jet oleh
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Ilustrasi(Dok.Antara) KEBEBASAN masyarakat dalam menyampaikan pendapat semakin terpinggirkan sebab dalam praktiknya, ancaman masih membayangi siapapun yang lantang bersuara. Dugaan adanya kriminalisasi dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat kembali terjadi terhadap penulis opini di media
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Ilustrasi.(freepik) KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merekrut 21 warga sipil sebagai pekerja harian lepas dalam proses pemusnahan amunisi kedaluarsa di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Prajurit TNI AL melakukan atraksi pertempuran usai upacara pelantikan dan penyumpahan siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata)(ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/as/rwa.) ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggaraini mengusulkan penempatan prajurit TNI
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Administrasi Jaminan Sosial (SSA) mengumumkan penutupan Kantor Hak Sipil dan Kesetaraan Kesempatan, dengan alasan efisiensi dan penghapusan fungsi yang dianggap redundan.(Media Sosial X) ADMINISTRASI Jaminan Sosial (SSA) mengumumkan akan menutup Kantor Hak Sipil
admin_indonesiadiscover Ilustrasi .(Dok. Unsplash) INDEKS Rule of Law 2024 yang dirilis World Justice Project menunjukkan Indonesia berada di peringkat 68. Indonesia mengalami penurunan skor sebesar 0,53 poin dari ranking tahun lalu di urutan 66. Koalisi masyarakat
admin_indonesiadiscover Demonstrasi warga sipil meminta pemerintah membatalkan PPN 12%(MI/Yakub Pryatama Wijayaatmaja) RATUSAN warga sipil, mahasiswa, buruh, hingga Kpopers, melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/12) sore. Para pemuda-pemudi turun demo untuk menolak kenaikan Pajak
