1. Home
  2. Politik

Tag: Politik

    Politik
    Burhanuddin Muhtadi Sebut Putusan Praperadilan Hasto Kental Muatan Politik

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Putusan Praperadilan Hasto Kental Muatan Politik

    Tim penasihat hukum Hasto Kristiyanto antara lain Maqdir Ismail (kiri) dan Todung Mulya Lubis menyampaikan tanggapannya kepada wartawan(MI/Susanto) DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan putusan praperadilan perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

    Ekonomi & Bisnis
    Hipmi BPI Danantara harus Independen tanpa Intervensi Politik

    Hipmi BPI Danantara harus Independen tanpa Intervensi Politik

    Ilustrasi(MI/Insi Nantika Jelita) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, menilai hadirnya Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan aset negara secara

    Politik
    Pengamat Gibran Butuh Golkar sebagai Kendaraan Politik

    Pengamat Gibran Butuh Golkar sebagai Kendaraan Politik

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan) menyalami para menteri Kabinet Merah-Putih (KMP)(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan

    Politik
    Pertemuan Prabowo-Megawati Dapat Membawa Dampak Positif bagi Stabilitas Politik

    Pertemuan Prabowo-Megawati Dapat Membawa Dampak Positif bagi Stabilitas Politik

    Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto .(MI/Ramdani) RENCANA pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia. "Dampaknya ke

    Politik
    Penghapusan Ambang Batas Membuat Kondisi Politik Lokal Lebih Cair

    Penghapusan Ambang Batas Membuat Kondisi Politik Lokal Lebih Cair

    ilustrasi.(MI) PUTUSAN MK Nomor 60 Tahun 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) juga akan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan tersebut, parpol yang tidak mendapatkan

    Politik
    Tahun 2025 Dinamika Politik Indonesia Diprediksi Semakin Memanas

    Tahun 2025 Dinamika Politik Indonesia Diprediksi Semakin Memanas

    Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (27/12/2024).(MI/USMAN ISKANDAR) ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio

    Politik
    Hasto Berencana Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Pengamat Politik Saling Sandera

    Hasto Berencana Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Pengamat Politik Saling Sandera

    ilustrasi.(MI) SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berencana membongkar dugaan korupsi para petinggi negara. Langkah itu dinilai masih sama yaitu menampilkan politik saling sandera. "Kiranya hal itu yang terjadi dalam perpolitikan

    Politik
    PAN Bantah Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Parpol Politik Kekuasaan

    PAN Bantah Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Parpol Politik Kekuasaan

    Presiden Prabowo Subianto.P(Antara) WAKIL Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas seputar kepentingan masyarakat, bukan untuk politik kekuasaan. "Presiden

    Ekonomi & Bisnis
    PPN 12 persen, Lagi-lagi Rakyat Jadi Korban Kesepakatan Politik

    PPN 12 persen, Lagi-lagi Rakyat Jadi Korban Kesepakatan Politik

    ilustrasi.(Antara) PEMERINTAH memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, belakangan

    Politik
    Tabuh Polemik PPN 12 persen, Syahganda PDIP Jangan Memicu Instabilitas Politik

    Tabuh Polemik PPN 12 persen, Syahganda PDIP Jangan Memicu Instabilitas Politik

    ilustrasi.(MI) MENANGGAPI pernyataan anggota DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit bahwa pemerintah Prabowo Subianto dapat menunda kenaikan pajak PPN atau melakukan penyesuaian antara 5-15% jika dipandang perlu, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan,