1. Home
  2. DPR

Tag: DPR

    Ekonomi & Bisnis
    Komisi XII DPR akan Tinjau Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Komisi XII DPR akan Tinjau Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.(Dok. PKB) ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyatakan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat. Dia berencana mengunjungi

    Politik
    DPR Pengamanan Kejati dan Kejari oleh TNI Bentuk Kebutuhan

    DPR Pengamanan Kejati dan Kejari oleh TNI Bentuk Kebutuhan

    Infografis(Dok.MI) Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Dia menilai ada suatu kondisi yang mengharuskan kebutuhan pengamanan tersebut. "Pasti setiap ada

    Politik
    Ledakan Amunisi di Garut, Komisi I DPR Ingatkan TNI Jangan Ceroboh saat Bertugas

    Ledakan Amunisi di Garut, Komisi I DPR Ingatkan TNI Jangan Ceroboh saat Bertugas

    Suasana di lokasi ledakan amunisi di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) .((Antara/HO) KETUA Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas. Pernyataan merespons soal kasus

    Ekonomi & Bisnis
    Warga Sulit Dapat Kerja, DPR Pemerintah Harus Cari Jalan Keluar

    Warga Sulit Dapat Kerja, DPR Pemerintah Harus Cari Jalan Keluar

    ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago.(MI/Susanto) ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pemerintah harus mencari jalan keluar atau solusi terkait masalah sulitnya warga mencari pekerjaan saat ini.  Irma menilai kesulitan

    Nasional
    Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Rampung Agustus 2025

    Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Rampung Agustus 2025

    IndonesiaDiscover - Ketua Baleg DPR Bob Hasan(Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez ) KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan diselesaikan paling lambat pada Agustus 2025. Menurutnya,

    Politik
    DPR Keterbatasan Anggaran bukan Alasan Berhenti Menangani Masalah Narkoba

    DPR Keterbatasan Anggaran bukan Alasan Berhenti Menangani Masalah Narkoba

    Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia(Dok.DPR RI) ANGGOTA Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh

    Politik
    Anggota DPR Dilaporkan ke Polisi dan KPK Buntut Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

    Anggota DPR Dilaporkan ke Polisi dan KPK Buntut Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

    Ilustrasi(Dok.Freepik) ANGGOTA DPR RI Muhammad Kadafi dilaporkan oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung (YATBL) kepada Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan, pemberian ijazah tanpa hak, serta penyimpangan keuangan

    Politik
    Merasa Punya Kuasa Ganti Anggota DPR, Hasto Saya Ini Sekjen

    Merasa Punya Kuasa Ganti Anggota DPR, Hasto Saya Ini Sekjen

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (tengah).(MGN) MANTAN anggota DPR Riezky Aprilia menceritakan saat dirinya diminta mundur sebagai legislator oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum pelantikan dilakukan. Keduanya berkomunikasi di DPP PDIP. Riezky saat itu ngotot

    Politik
    DPR Perlu Undang Purnawirawan TNI AD Sampaikan Aspirasi Tuntutan Memakzulkan Gibran

    DPR Perlu Undang Purnawirawan TNI AD Sampaikan Aspirasi Tuntutan Memakzulkan Gibran

    Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(Antara) ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio menyebut DPR RI perlu mengundang para purnawirawan untuk menyampaikan aspirasi secara resmi soal delapan tuntutan. Adapun salah salah satu tuntutannya

    Politik
    Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR Tak Ada yang Kebal Hukum

    Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR Tak Ada yang Kebal Hukum

    Ilustrasi(Dok.MI) Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menegaskan tak ada warga negara yang kebal hukum. Hal itu merespons polemik petinggi BUMN yang berpeluang tak bisa dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) imbas aturan