Kondisi Pasar Obligasi Indonesia yang Menghadapi Tekanan
Pasar obligasi Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Hal ini terlihat dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan premi risiko gagal bayar sejak awal tahun. Dampak dari situasi ini membuat investor semakin waspada dan mempertimbangkan kembali strategi investasinya.
Global Market Economist Myrdal Gunarto menilai bahwa tekanan terhadap pasar obligasi datang secara bertubi-tubi, sehingga berdampak pada kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah. Menurutnya, hal ini sejalan dengan kecenderungan investor yang meminta premium atau yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko. Investor cenderung bersikap wait and see, terutama melihat kondisi global yang tidak stabil saat ini.
Salah satu faktor yang menyebabkan tekanan adalah konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan AS. Peristiwa ini memberikan dampak negatif yang sulit dihindari, termasuk dalam bentuk kenaikan yield obligasi. Myrdal menjelaskan bahwa tekanan tersebut tidak bisa dihindarkan dan langsung terkonversi ke dalam kondisi pasar.
Perkembangan Yield SBN dan CDS
Berdasarkan riset, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,59% per 8 Maret 2026, naik dibandingkan posisi 6,11% pada Desember 2025. Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun mencapai 6%, meningkat dari 5,53% pada Desember 2025.
Di sisi lain, Credit Default Swap (CDS) Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 8 Maret 2026, CDS Indonesia berada di level 86,53 basis poin, naik dari 76,06 basis poin pada awal tahun dan bahkan melonjak dari 68,26 basis poin pada Desember 2025. Kenaikan CDS ini mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia.
Minat Investor yang Menurun
Tekanan di pasar obligasi juga terlihat dari menurunnya minat investor dalam lelang SBN sejak awal tahun. Contohnya, pada lelang SUN kelima tahun ini yang digelar 3 Maret 2026, pemerintah menargetkan penerbitan Rp 33 triliun. Total penawaran yang masuk (incoming bids) tercatat Rp 50,94 triliun, namun pemerintah hanya menyerap Rp 34,1 triliun.
Angka ini lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya pada 18 Februari 2026, ketika incoming bids mencapai Rp 63 triliun dan pemerintah menyerap Rp 40 triliun. Tren penurunan minat investor sudah terlihat sejak awal tahun, seperti pada lelang pertama 6 Januari 2026, incoming bids mencapai Rp 90,9 triliun, kemudian turun menjadi Rp 82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, dan seterusnya.
Faktor Eksternal yang Memengaruhi Pasar
Selain itu, kenaikan harga energi dunia juga turut memperbesar tekanan di pasar keuangan. Penutupan Selat Hormuz serta tensi perang yang masih tinggi mendorong harga minyak dunia melonjak hingga di atas US$ 90 per barel. Kondisi ini membuat investor terus melakukan kalkulasi terkait langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia, khususnya terkait pengelolaan fiskal di tengah kenaikan harga BBM global.
Perubahan Struktur Kebijakan Pemerintah
Myrdal juga melihat tekanan datang dari lembaga internasional yang masih menyesuaikan diri dengan ritme pemerintahan baru di Indonesia. Sebagian investor masih ragu melihat perubahan struktur belanja pemerintah dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada era sebelumnya fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, saat ini pemerintah lebih menitikberatkan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Strategi untuk Menarik Investor
Myrdal menyarankan pemerintah melakukan pendekatan yang lebih tersegmentasi kepada investor yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Indonesia, salah satunya dari Jepang. Beberapa lembaga pemeringkat Jepang bahkan memberikan prospek dan peringkat rating yang lebih baik terhadap Indonesia dibandingkan lembaga pemeringkat global seperti Moody’s maupun Fitch Ratings.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengandalkan pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, meskipun langkah tersebut tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko crowding out. Myrdal memperkirakan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari lelang SBN dan sukuk bisa mencapai sekitar Rp 100 triliun per bulan atau sekitar US$ 6 miliar.
Jika strategi tersebut berjalan baik dan fundamental ekonomi Indonesia terbukti kuat, Myrdal meyakini investor global akan kembali masuk ke pasar obligasi domestik ketika tensi geopolitik mereda.
