Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama organisasi pengatur diri (SRO) berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pasar modal melalui penguatan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen serta penerapan klasifikasi investor yang lebih detail menjadi 27 subtipe. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara regulator pasar modal Indonesia dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung pada Senin (2/2).
“Hari ini, OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang secara prinsip menjawab seluruh kekhawatiran dan isu terkait dua hal, yaitu transparansi dan peningkatan free float,” ujar Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di BEI Jakarta, Senin (2/2/2026).
Terkait alasan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen, Hasan menjelaskan bahwa MSCI menginginkan pengungkapan yang sangat detail terhadap kepemilikan saham di bawah 5 persen tanpa menetapkan batas persentase tertentu. Namun, dengan mempertimbangkan kapasitas yang ada, OJK memilih melakukan pengungkapan hingga tingkat di atas 1 persen sebagaimana yang disanggupi dalam proposal.
“Kami akan berusaha mewujudkan rencana aksi yang sudah kami paparkan dan akan mulai dilaksanakan besok,” kata Hasan.
Mulai besok, OJK juga akan mengumpulkan seluruh partisipan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terlibat dalam proses pelengkapan data granular tersebut. Menurut Hasan, sekitar 125 partisipan akan mengikuti sosialisasi awal dan selanjutnya dilakukan proses pengisian data secara bertahap.
Sejalan dengan itu, klasifikasi investor yang sebelumnya hanya terdiri dari sembilan tipe utama akan diperluas menjadi 27 subtipe investor. Perincian tersebut diharapkan dapat lebih memperlihatkan kepemilikan saham dari setiap investor serta meningkatkan kejelasan dan kredibilitas pengungkapan beneficial ownership.
Selain isu transparansi, OJK dan SRO juga telah menyampaikan proposal kenaikan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.
Secara keseluruhan, Hasan mengatakan diskusi dengan MSCI berlangsung dengan sangat baik dan akan dilanjutkan pada pertemuan tingkat teknis. Menurutnya, MSCI juga menyatakan kesediaan memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang akan digunakan dalam proses evaluasi.
“Kami akan melakukan pembaruan rutin kepada publik terkait progres komitmen kami sebagai bagian dari upaya menghadirkan transparansi yang dimaksud,” kata Hasan.
Untuk diketahui, OJK telah mencanangkan delapan aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia melalui empat pilar atau klaster utama, yakni kebijakan baru free float, transparansi, tata kelola dan enforcement, serta sinergi.
Terkait peningkatan batas minimum free float, kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, batas free float dapat langsung ditetapkan sebesar 15 persen. Sementara itu, bagi emiten yang telah lama tercatat akan diberikan masa transisi.
Selanjutnya terkait transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner (UBO), OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.
Adapun terkait penguatan data kepemilikan saham, OJK akan memerintahkan SRO melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi subtipe investor mengacu pada praktik global. Dalam hal ini, KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dipublikasikan melalui situs BEI.
